Berita :: GLOBALPLANET.news

KPU kembali mengelar rakor bersama Bawaslu dan Perwakilan Parpol terkait pemasangan APK di Rumah Pintar KPU. (Foto: Hardoko Susanto)

03 Oktober 2018 10:30:00 WIB

PRABUMULIH, GLOBALPLANET - Mengacu pada Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 33/2018 perihal perubahan kedua atas PKU No 23/2018 tentang kampanye Pemilu.

Sudah ditetapkan KPU bahwa hanya parpol yang boleh memasang Alat Peraga Kampanye (APK). Sementara itu, untuk calon legislatif (caleg) diharamkan atau dilarang untuk memang APK.

"Hanya parpol yang diperbolehkan sesuai aturan, memasang APK. Kalau caleg, tidak boleh atau dilarang," terang Ketua KPU, M Takhyul Hamid SIP didampingi Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Titi Marlinda SE, MSi bersama Komisioner Divisi Logistik, Era Hutri AMd di sela-sela rapat kordinasi (rakor) bersama Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Perwakilan Partai Politik (Parpol), Rabu (3/10/2018) di Rumah Pintar KPU.

Kata dia, APK ada yang difasilitasi KPU dan penambahan oleh Parpol. Nah, untuk difasilitasi KPU yaitu sebanyak 10 buah baleho (ukuran 4 x 7 meter persegi) dan 16 spanduk (1,5 x 7 meter persegi) di kabupaten/kota, untuk paslon capres dan cawapres.

Lalu, untuk parpol sebanyak 10 buah baleho dan 16 buah spanduk di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan, calon perseorangan anggota DPD hanya 10 buah spanduk dan tidak boleh lebih.

"Untuk baleho dan spanduk yang difasilitasi KPU. Hanya memuat nomor urut, visi dan misi, lambang partai, pengurus parpol, dan lainnya," bebernya.

Ungkap Titi, penambahan APK boleh dilakukan tetapi tidak lebih dari 5 buah di setiap kelurahan/desa untuk baleho. Lalu, spanduk tidak lebih dari 10 di kelurahan/desa.

"Terakhir, paling banyak 2 buah bilboard atau videotron di kabupaten kota. Itu juga berlaku untuk APK pasangan calon (paslon) calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) serta calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)," tegasnya.

Kata dia, penetapan jumlah penambahan APK tersebut harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik, estetika, etika, keindahan, kebersihan dan keamanan.

"Desainnya bisa sama dengan yang difasilitasi KPU atau bisa memuat foto caleg di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Pemasangan juga, harus mengacu pada lokasi yang telah ditentukan. Dan, tidak boleh melanggar dari ketentuan," jelas wanita berjilbab ini.

Bebernya, setelah adanya ketetapan ini. Bagi caleg yang telah terlanjur memasang APK, untuk menurunkan sendiri. Ia pun segera merekomendasikan ke Bawaslu, untuk segera menertibkannya.

"Karena sudah jelas aturannya, APK caleg harus segera diturunkan. Sebelum ditertibkan," rincinya.

Selain APK, ucapnya ada juga Alat Bahan Kampanye (ABK). Kalau, tidak salah ada 11 item yang boleh dicetak oleh caleg. Seperti; pamplef, stiker, baju, topi, dan lain-lainnya.

"ABK dibatasi hanya Rp 60 ribu peritem, tidak boleh lebih. Sudah aturannya," tukasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu, Herman Julaidi SH menuturkan, karena sudah ada aturan yang jelas. Makanya, berdasarkan ketetapan KPU, APK caleg yang telah terpasang akan segera ditertibkan.

"Kita imbau agar APK caleg diturunkan sendiri, sebelum kita tertibkan," terangnya.

Untuk penertiban, kata Herman dilakukan kordinasi dengan KPU dan Pemkot serta kepolisian. "Kalau tidak juga diturunkan, terpaksa kita tertibkan dengan menerjunkan petugas gabungan," wanti Sekretaris DPD PBB.

Perwakilan parpol, Rondon Juleno SH menegaskan, agar APK yang telah dipasang oleh caleg, untuk segera diturunkan seluruhnya.

"Karena, aturannya sudah jelas. Yang boleh parpol, bukan caleg. Kita pantau, sudah banyak caleg yang pasang APK duluan," tandasnya.

Nah, jika itu tidak dilakukan. Maka, ia pun memasang APK. Lantaran, semua caleg sudah mencetak APK. Tinggal memasang dan menunggu aturan KPU, karena sudah jelas urung.

"Tidak boleh tebang pilih, semua APK caleg tanpa terkecuali. Harus ditertibkan, sesuai aturan KPU," tukasnya.

Lalu, Ketua DPD PSI, Supyan Ats Aswari mengatakan, kalau pelarangan pemasangan APK caleg cukup memberat para caleg, sebagai salah satu cara efektif sosialisasi.

"Sekarang ini, penambahan hanya dilakukan parpol. Dan, caleg menginduk pada penambahan APK parpol perdapil. Jelas itu, merugikan caleg sendiri dalam meraih atau mendulang suara," ucapnya.

Ia berharap KPU bijak, dan merevisi aturan tersebut. Sehingga, caleg tetap diperkenankan memasang APK sendiri-sendiri. "Kalau jumlah APK dibatasi tidak masalah, asalkan caleg juga diperkenankan pasang APK," bebernya.

Reporter : Hardono Susanto Editor : M.Rohali 93