Berita :: GLOBALPLANET.news

Puluhan massa yang mengatasnamankan gabungan mahasiswa dan LSM se-Sumatera Selatan, pada Selasa (16/10/2018), mendatangi Mapolda Sumsel. Massa menuntut agar aparat Polda Sumsel Segera mengusut aktivitas Galian C di Desa Pedu. (Foto: Rio Siregar)

16 Oktober 2018 15:44:23 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Puluhan massa yang mengatasnamankan gabungan mahasiswa dan LSM se-Sumatera Selatan, pada Selasa (16/10/2018), mendatangi Mapolda Sumsel. Massa menuntut agar aparat Polda Sumsel Segera menangkap mafia Galian C yang diduga dilakukan oleh Suhardianto alias Ardi dan kawan-kawan yang berlokasi di Desa Pedu, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada tahun 2016.

“Kami meminta dan mendesak kepada Kapolda Sumatera Selatan untuk memanggil dan memeriksa serta menangkap para pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyerobotan tanah tersebut,” ujar Koordinator Aksi Rahmat Hidayat, dalam orasinya di Mapolda Sumsel, Selasa (16/10/2018).

Lanjut Rahmat, dari aktivitas penambangan liar galian C tersebut, telah merugikan masyarakat di lingkungan Desa Pedu karena dampaknya akan mengakibatkan banjir dan longsor di daerah tersebut.

Menurutnya dari hasil Investigasi di lapangan kalau daerah Galian C tersebut sudah diberi garis polisi (police line), namun para penambang liar tetap saja melakukan aktivitas pekerjaan. “Mereka seolah olah tidak menghiraukan Kepolisian dan telah melakukan tindakan melawan hukum,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Kapolda harus menyikapi secara tegas karena diduga ada oknum aparat kepolisian yang telah bermain mata dengan mafia Galian C Ilegal itu.

“Kami barisan mahasiswa dan LSM Se-Sumsel akan terus melakukan pengawalan terhadap persolan yang menyangkut hak dari masyarakat banyak disinyalir Galian C tidak memiliki izin yang sah,” ujar dia.

Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI, Feriyandi SH mengatakan demonstrasi mahasiswa dan gabungan LSM untuk menuntut lahan yang dikuasai oleh para pelaku pertambangan liar yang sudah merugikan masyarakat yang akan berdampak bencana alam seperti banjir dan longsor.

“Dan juga pidana bagi yang melakukan pertambangan liar diatur UU Nomor 4 Tahun 2009 setiap orang melalukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK sebagaimana dimaksud pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67, ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.00,” ujarnya.

Reporter : Rio Siregar Editor : M.Rohali 244