Berita :: GLOBALPLANET.news

Salah satu baleho peserta pemilu yang dipasang di depan lembaga pendidikan. (Foto: Eko Jurianto)

24 Oktober 2018 07:00:00 WIB

PALI, GLOBALPLANET - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengingatkan kepada seluruh peserta Pemilu agar mengikuti peraturan yang berlaku dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten PALI H. Heru Muharam, Selasa (23/10/2018) saat dijumpai diselah aktivitasnya di kantornya.

"Sebenarnya, dalam Peraturan KPU nomor 1096/PL.01.5-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang petunjuk teknis metode kampanye sudah jelas, aturan pemasangan APK juga tidak boleh sembarangan, dimana tempat yang boleh dan tidak boleh dipasang APK,” ternganya.

Lebih lanjut disampaikannya bahwa, saat ini pihaknya masih melakukan inventarisir serta memantau APK yang sudah terpasang. Namun, untuk penindakan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPUD Kabupaten PALI.

Heru juga mengaku bahwa Bawaslu PALI sudah pernah menyampaikan ke parpol untuk tertib dalam pemasangan APK.

"Itulah, terkadang timnya yang kurang paham. Untuk itu, saya mengimbau kepada peserta Pemilu agar segera menertibkan APK yang sudah terpasang yang bukan pada tempatnya," tutupnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Iwan Dedi, komisioner Bawaslu Kabupaten PALI divisi pengawasan, humas dan hubungan antar lembaga menambahkan bahwa, ada beberapa tempat yang dilarang untuk memasang APK.

"Yakni, Rumah ibadah, Rumah Sakit, Gedung Pemerintahan, Lembaga Pendidikan dan Tiang Listrik serta pohon. Nah, bagi peserta Pemilu yang masih memasang di lokasi tersebut, kami imbau agar segera ditertibkan," ujarnya.

Selain itu, Iwan Dedi juga menjelaskan ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam pemasangan APK. Antara lain, unsur etika, unsur estetika, unsur kebersihan, unsur keindahan dan unsur keamanan.

"Untuk penambahan APK, peserta Pemilu diperbolehkan, asalkan harus mempunyai surat rekomendasi dari KPUD. Artinya, untuk penambahan APK, peserta Pemilu harus melaporkan terlebih dahulu ke KPUD, barulah dari KPUD, kami bisa mengetahui jumlah APK yang dipasang. Jika tidak sesuai, maka bisa kami tindak," terangnya.

Reporter : Eko Jurianto Editor : M.Rohali 191