Berita :: GLOBALPLANET.news

Puluhan mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Stisip Bina Marta, Martapura berdialog dengan Bupati dan ketua DPRD di kantor DPRD OKU Timur, pada Jumat (9/11/2018). (Foto: Dadang Dinata)

09 November 2018 13:32:00 WIB

OKUT, GLOBALPLANET - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Stisip Bina Marta, Martapura pada Jumat (9/11/2018) melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD OKU Timur yang berada di Jalan Merdeka Martapura.

Mahasiswa mempertanyakan pengerjaan proyek pelebaran jalan Nasional yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan dan aturan, apalagi pelebaran jalan tersebut menggunakan APBD OKU Timur.

Bowo Sunarso, Juru bicara BEM Fisipol Bina Marta menjelaskan, BEM Fisipol mempertanyakan perbaikan jalan nasional menggunakan APBD OKU Timur senilai Rp9 miliar lebih yang bersumber dari APBD OKU Timur. Mengingat itu statusnya jalan negara sehingga mahasiswa wajib mempertanyakan pelaksanaan pembangunan ini karena dinilai kurang wajar dan kurang tepat.

Sekarang kondisi jalan kabupaten di Bumi Sebiduk Sehaluan masih banyak yang rusak dan butuh segera diperbaiki. “Pemkab OKU Timur justru mendahulukan yang bukan merupakan tanggungjawabnya. Karena itu mahasiswa merasa aneh dan mempertanyakan masalah ini. Kami tidak puas dengan jawaban bupati dan Ketua DPRD karena masih mengambang," ungkapnya.

Sedangkan Ketua DPRD Beni Defitson SIP, MM mengatakan, bahwa pada prinsipnya sudah disampaikan dengan tegas, tentang pelaksanaan rehabilitasi jalan nasional. “Pertimbangan dilakukan pengerjaan pelebaran ini, selain rawannya kenacetan juga rawan kecelakaan lalu lintas," terangnya.

Adanya kemungkinan penundaan pembangunan jalan nasional, akibat kondisi anggaran yang ada, dan OKU Timur akan menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional dan provinsi sehingga OKU Timur harus menyiapkan seluruhnya termasuk infrastruktur.

"Karena kita akan menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional dan provinsi tentunya kita butuh dukungan infrastruktur termasuk jalan," imbuhnya.

Bupati OKU Timur OKU Timur HM Kholid Mawardi S.Sos, MSi, menambahkan pelabaran jalan nasional tidak ada masalah karena sudah dilakukan secara prosedural. "Sebenarnya sudah tidak ada masalah karena sesuai aturan," ungkapnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sugeng Carvindo, perbaikan jalan itu memang penting tapi banyak jalan kabupaten dan jembatan yang rusak butuh dengan cepat. Pelebaran jalan nasional masih kurang tepat karena ini bukan prioritas.

"Saya sudah meminta untuk segera melakukan perbaikan jalan provinsi tapi jawaban Pemda itu urusan provinsi sehingga ini menjadi pertanyaan besar," katanya.

Reporter : Dadang Dinata Editor : M.Rohali 1100