Berita :: GLOBALPLANET.news

Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Dareah (TKPRD) Provinsi Sumsel 2018 di Excelton Hotel Palembang, Selasa (27/11/2018). (Foto: Karerek).

27 November 2018 19:44:18 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Direktur Proyek KELOLA Sendang, Prof Damayanti Buchori mengatan, penerapan Sistem Informasi Penataan Ruang (Sitarung) bisa memberikan kontribusi dalam mendorong proses penataan ruang secara inklusif dan legitimasi dalam mendukung perwujudan sistem pengelolaan lansekap yang berkelanjutan di Sumsel.

Menurutnya, KELOLA Sendang sebagai mitra pembangunan Pemerintah Provinsi Sumsel berharap Sitarung dapat menjadi bagian dari sistem perencanaan, pemanfaatan dan monitoring yang terpadu untuk penyelenggaraan penataan ruang di Sumsel.

“Proyek KELOLA Sendang untuk mendukung pemerintah, sektor swasta dan masyarakat lokal, dalam membangun dan mengarahkan kemitraan pengelolaan lansekap yang berkelanjutan dan pendekatan yurisdiksi dengan studi kasus di Lanskap Sembilang-Dangku di Sumsel yang meliputi Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin,” ungkapnya dalam konferensi pers dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) di Excelton Hotel, Selasa (27/11/2018).

Dijelaskannya, dalam mendorong pengembangan sistem dan kebijakan satu peta dan penyelenggaraan penataan ruang yang regulatif sistematis, Proyek Kelola Sendang bekerja sama dengan Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel untuk secara bersama mengembangkan Sitarung.

Sementara itu, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumsel, Ucok Hidayat mengatakan, pada tahun 2018 ini ada 12 kabupaten/Kota yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Perda No. 11/2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Palembang, Pagaralam, Lubuk Linggau, Ogan Ilir, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan dan Banyuasin.

“Adanya PK yang dilakukan 12 daerah ini merupakan kesempatan bagi kabupaten/kota untuk memasukan kebijakan, dinamika pembangunan yang belum termuat dalam RTRW baik kebijakan nasional, provinsi maupun daerah sehingga bisa dilaksanakan,” paparnya.

Semetara itu, ada 9 Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Pilkada serentak yaitu Palembang, Lubuk Linggau, Pagaralam, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. “Bagi kepala daerah yang telah melaksanakan pilkada serentak agar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berpedoman pada RTRW,” ucapnya.

Reporter : Karerek Editor : Zul Mulkan 113