Berita :: GLOBALPLANET.news

Ilustrasi. (Foto: Taufik Akbar)

06 Desember 2018 18:55:00 WIB

JAKARTA, GLOBALPLANET - Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 152/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Umum BPD-KS pada Kementerian Keuangan. Dengan terbitnya keputusan ini, artinya secara resmi pungutan ekspor minyak kelapa sawit dan produk turunannya resmi dihapus.

Aturan ini menjelaskan bahwa Tarif Pungutan ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai harga Crude Palm Oil (CPO). Patokan harga dibagi tiga lapis yaitu US$619/ton. Setiap lapisan harga inilah yang menjadi rujukan untuk pengenaan tarif pungutan.

Selain itu, penetapan harga CPO diatur oleh Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4A.

Beleid yang resmi diterbitkan pada 4 Desember 2018 mengatur penghapusan tarif pungutan atau nol persen berlaku kepada produk hulu dan hilir sawit termasuk biodiesel, apabila harga masih di bawah US$570/ton.

Jika harga berada di kisaran US$ 570-US$ 619/ton, maka tarif pungutan untuk minyak sawit mentah (CPO) sebesar US$ 25/ton. Sementara, tarif produk turunan bervariasi antara US$ 10/ton-US$ 25/ton.

Jika harga di atas US$619/ton, tarif pungutan CPO kembali semula menjadi US$ 50/ton. Untuk produk hilir dikenakan tarif antara US$ 20-US$ 40/ton.

Evaluasi akan dijalankan setiap bulan. Selain itu, Komite Pengarah Badan Layanan Umum BPD-KS pada Kementerian Keuangan dapat melakukan review sewaktu-waktu terhadap Tarif. Hasil evaluasi inilah menjadi dasar untuk mengusulkan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan.

Reporter : GlobalPlanet Editor : M.Rohali 70