Berita :: GLOBALPLANET.news

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Maman Abdurachman saat diwawancara, Kamis (3/1/2019). (Foto: Rachmad Kurniawan Putra).

03 Januari 2019 16:24:00 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET.news - Setelah melakukan pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel, menemukan lelang di Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan Kota Palembang yang telah menyalahi aturan dan harus dikembalikan ke kas negara.

Temuan ini diungkapkan oleh Kepala BPK perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Maman Abdulrachman seusai penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan belanja  infrastruktur di tiga daerah yakni OI, Palembang dan Lahat, di kantor BPK Perwakilan Sumsel, Kamis (3/1/2019).

"Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan di Ogan Ilir ada IP addres sama yang perlu disetorkan ke kas daerah sebesar Rp2,3 miliar  pada tahun anggaran 2018, yakni di Dinas Perindustrian, PU PR, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Hasil pemeriksaannya adalah di Ogan Ilir dan Palembang, ada yang perlu ditindaklanjuti," terangnya.

Sedangkan di Kota Palembang, lanjut Maman, ditemukan hal yang sama pada pengaturan lelang. Total yang harus dikembalikan ke kas negara  Rp2,2 miliar rupiah di Dinas PUPR. "Uang yang harus disetorkan ke kas negara paling lambat diserahkan pada 4 Maret, jika tidak maka akan ada sanksi pidana," tegas Maman.

Maman menjelaskan, pengaturan lelang menjadi perhatian pihaknya, oleh sebab itu, Maman mengimbau dalam semua pengadaan barang untuk mencari kualitas yang baik dan yang murah.

"Berdasarkan ketentuan, hasil pemeriksaan BPK harus ditindak lanjuti DPRD. Wajib dipanggil dinas yang telah menyalahi aturan, karena peran DPRD adalah pengawasan," sambungnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengungkapkan,  pihaknya sudah menerima hasil pemerikaaan BPK Perwakilan Sumsel.  "Hasil temuan itu akan kita tindak lanjuti. Mudah -mudahan bisa diselesaikan," tutupnya.

Reporter : Rachmad Kurniawan Editor : Zul Mulkan 410