Berita :: GLOBALPLANET.news

Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Cik Ujang SH dan Haryanto SE MM ketika memimpin rapat mediasi sengketa lahan di area pelatihan gaja, Rabu (9/1).

09 Januari 2019 19:21:00 WIB

LAHAT, GLOBALPLANET.news - Pemkab Lahat mencoba mencari penyelesaian sengketa lantara warga Desa Padang Baru, Kecamatan Merapi Selatan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah II, terkait lahan di area pusat pelatihan gajah.

Menurut informasi, lersoalan ini muncul setelah adanya sejumlah oknum yang mencoba merubah tapal batas, antara Desa Padang Baru dulunya masuk dalam wilayah Desa Ulak Pandan, dengan lahan yang telah dihibahkan ke pihak BKSDA.

"Lahan itu sudah dihibahkan masyarakat desa saat itu, kepada pihak BKSDA. pihak BKSDA juga sudah memberikan konfensasi, " ujar Susiawan Rama, Kades Ulak Pandan, sembari menceritakan sejarah desa, dengan menunjukkan bukti otentik terkait tapal batas desa, Rabu (9/1).

Kades Padang Baru, Syamrul menuturkan,  terkait tapal batas yang sebenarnya, ini hanya tersirat, karena sejarah tidak menuliskan. Saat itu pihaknya pernah mendapat perintah dari provinsi melalui camat, untuk membuat peta. Karena dibuat tanpa mengetahui sejarah, peta yang ada saat ini dianggap salah.  "Peta itu dinggap bohong, karena saat itu, tahun 1965 peta dibuat karena didesak camat. Soal ganti rugi,  masyarakat Desa Padang tidak merasa mendapatkan ganti rugi," tuturnya.

Kepala Seksi Wilayah II BKSDA, Martialis Puspiro menjelaskan, BKSDA hanya menggunakan lahan yang sudah disediakan. Di BATB tertulis,  bahwa area yang bakal dijadikan pusat pelatihan gajah sudah tidak ada persoalan sengketa.  "Mohon maaf, bagaimana kami disebut sebagai perampas, sedangkan yang mengusulkannya daerah sendiri. Kita ini hanya menggunakan baju yang sudah dipersiapkan," jelasnya. 

Waka Polres Lahat, Kompol Budi Santoso memberikan pandangannya terkait dasar hukum. Saat ini jelas mengacu pada yang tertulis. Sedangkan untuk kawasan hutan, semua yang ada di dalam area tersebut sudah tercatat jelas, dan disepakati oleh negara. "Peta ini sudah ada payung hukumnya. Jadi patuhi aturan yang ada, jangan merambah kawasan hutan. Masyarakat harus bersabar," ucapnya. 

Sementara, Bupati Lahat, Cik Ujang menegaskan, masyarakat Desa Padang dan Desa Ulak Pandan, diharapkan dapat bersabar. Dirinya masih bekerja, untuk itu seluruh pihak yang bertikai diundang. Jangan sampai masyarakat Desa Padang dengan Ulak Pandan jadi berbenturan.  "Persoalan ini juga karena administrasi, harus ada hitam diatas putih pemerintah terdahulu.  Jadi masyarakat harus bersabar. Jangan sampai kita diadu domba oleh sejumlah orang," tegasnya. 

Reporter : Ferry Andhika Editor : Zul Mulkan 134