Berita :: GLOBALPLANET.news

BPPRD Akui Tidak Pernah Mencetak Karcis Retribusi Yang Meresahkan PKL di TTM untuk itu pedagang dihimbau untuk berhati-hati. (Foto: Ist)

10 Januari 2019 14:10:00 WIB

OKUT, GLOBALPLANET - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) OKU Timur, menegaskan tidak pernah mencetak karcis restribusi yang beredar dan meresahka PKL di Taman Tani Merdeka Martapura (TTM).

Hal ini ditegaskan Kepala BPPRD OKU Timur Suyanto SE, pada Kamis (10/01/2019) bahwa karcis yang beredar itu bukan dikeluarkan instansinya.

"Untuk karcis retribusi yang kita keluarkan pasti ada capnya sedangkan yang beredar saat ini tidak ada capnya," ungkap Suyanto.

Untuk itu pihaknya akan mengkonfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup. Karena karcis yang membuat resah PKL itu berupa karcis retrebusi sampah rumah tangga. BPPRD hanya mencetak karcis Dishub sedangkan yang lain tidak.

"Karcis retribusi itu dicetak dinas masing-masing dan dinas-dinas itu minta cap ke kami, sedangkan kami hanya mencetakan karcis retribusi untuk Dishub," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup OKU Timur Nur Subagio, ST ketika dikonfirmasi mengaku pihaknya memang mulai melakukan pungutan retribusi untuk pedagang yang berpotensi menghasilkan. Namun untuk pedagang kaki lima di Taman Tani Merdeka (TTM) Martapura belum dilakukan retribusi.

“Pada 2019 memang kita ditargetkan peningkatan PAD melalui retribusi. Memang pedagang di TTM dikenakan retribusi untuk pedagang yang permanen, bukan pedagang kaki lima maupun yang pakai gerobak. Karena untuk pedagang kaki lima kita masih lakukan pendataan,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa pedagang kaki lima yang sering berjualan disekitar Taman Tani Merdeka (TTM) Martapura, OKU Timur mengeluhkan adanya pungutan liar (pungli) yang berkedok karcis retrebusi sampah rumah tangga di lingkungan hidup.

Modus Pungli yang dipungut oknum itu mengatasnamakan salah satu dinas yang ada di lingkungan Pemkab OKU Timur.

"Kita sudah empat tahun berjualan disekitar sini tidak pernah diminta uang kebersihan maupun retribusi. Namun pada Selasa sore (08/01/2019) ada satu orang oknum yang memintai uang sebesar Rp 3000 untuk uang kebersihan sampah dan memberikan karcis yang tidak ada tanda tangan dan cap dari dinas bersangkutan,"kata salah satu pedagang yang tidak bersedia identitasnya disebutkan.

Meskipun awalnya dirinya bersama pedagang lain belum mengetahui kebenaran adanya tentang penguatan tersebut, karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Namun karena oknum tersebut mengatasnamakan nama dinas terpaksa pedagang memberikan uang retribusi kepada oknum yang menagih,tambahnya.(dadang dinata)

Reporter : Dadang Dinata Editor : M.Rohali 203