Berita :: GLOBALPLANET.news

Gubernur Sumsel Herman Deru memimpin rapat membahas karet bersama pihak terkait di Griya Agung Palembang, Jumat (1/2/2018). (Foto: Adi Kurniawan)

02 Februari 2019 09:40:03 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET.news - Tidak sedikit masyarakat Sumsel sejak dahulu menggantungkan hidup dengan karet. Ketika harga karet terus berada di bawah, perekonomian mereka terpukul dan bahkan ada yang beralih ke kelapa sawit. Baik menanam atau menjadi buruh di perkebunan sawit.

Berbagai upaya telah disuarakan para penguasa dari pusat hingga daerah. Berbagai metode dibicarakan sepeti campuran karet aspal, hilirisasi karet, hingga peraturan dan mutu. Semua upaya yang pernah terungkap karena berhadapan dengan kuasa internasional yang menentukan harga.

Pemprov Sumsel juga telah menggelar rapat bersama semua pihak terkait di Griya Agung, Jumat (1/2/2019). Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, telah dikakukan pembicaraan dengan pihak terkait  seperti jajaran Polda Sumsel, Gapkindo, Apkarindo, PTPN 7, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Palembang, Pusat Penelitian Karet  Balai Karet Sembawa. Dari berbagai masukan, saran dan pendapat para peserta rapat ditarik kesimpulan kedepan harus  ada  perbaikan mutu dan kualitas getah karet  hasil produksi petani di Sumatera Selatan.  

"Perbaikan kualitas  getah karet tersebut dimulai dengan proses  pembekuan harus menggunakan asam semut yang fungsinya untuk menekan kadar air," katanya seusai memimpin rapat yang digelar di Griya Agung Palembang, Jumat (1/2/2019).

Karena harga karet dipengaruhi harga dunia, maka Pemerintah Provinsi Sumsel lanjut Herman Deru akan membuat suatu formula yang diharapkan dapat menjawab keluhan petani karet selama ini.

“Kita butuh peran serta dari semua  yang hadir ini. Untuk menyampaikan dengan masyarakat agar tidak lagi menggunakan cuka para dan tawas. Namun gunakan rekomendasi dari pemerintah yakni asam semut,” ujarnya.

Selain harus adanya peningkatan kualitas dan mutu, juga harus dilakukan pemangkasan birokrasi produksi hingga karet masuk ke pabrik.  Salah satunya dalam waktu dekat akan dibuatkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penerapan Tata Niaga Karet dan pembentukan UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) bertujuan sebagai sarana bagi petani untuk meningkatkan mutu karetnya.

“Nanti para UPPB ini akan kita lantik,  sehingga dapat menjalankan perannya melakukan pembinaan pada masyarakat sebagaimana dahulu ada PPL,” bebernya.

Selain itu, petani karet di Sumsel diupayakan dapat meningkatkan produksi getahnya melalui subsidi pupuk, dan subsidi asam semut. Terpeting lagi akan diupayakan agar petani memiliki alat ukur  kadar air. Jadi kedepan jangan ada lagi petani karet yang  justru melakukan tindakan curang dengan memasukan tatal kayu atau andal jepit. Atau malah getahnya direndam. Tindakan ini justru akan merugikan petani sendiri. "Jika petani tidak memperhatikan mutu dan kualitas getah. Sebab pabrik tidak akan mau membeli dengan harga tinggi,” pungkasnya.

Sebelumnya di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan penerapan aspal bercampur karet petani. Hal ini dilakukan untuk untuk menggairahkan harga karet. Namun hingga kini masih ditunggu kelanjutannya aspal karet, karena petani masih menerima harga yang rendah yakni di bawah Rp10.000 bahkan Rp6.000 perkilogram.

Reporter : Adi Kurniawan Editor : Zul Mulkan 116