Berita :: GLOBALPLANET.news

Anggota Badan Anggaran Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, saat kunjungannya di Palembang, Rabu (6/3/2019). (Foto: Adi Kurniawan)

07 Maret 2019 08:15:11 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Badan Anggaran Komisi V DPR RI kembali menegaskan untuk menyetop subsidi LRT tahun 2020 mendatang. Pengalihan subsidi akan diberikan kepada Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel.

Anggota Badan Anggaran Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, penyetopan subsidi ini dilakukan karena proyek LRT ini dinilai grasa-grusu, tanpa ada penelitian dari Litbang Perhubungan dan badan perencanaan, sehingga saat LRT ini sudah dibangun transportasi ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja, karena tidak semua rute bisa diakses.

"Saya menilai LRT ini hanya melalui jalu-jalur tertentu yang tidak menyentuh masyarakat bawah. Apalagi kalau dilihat LRT ini melewati rute-rute yang benar-benar tak menyentuh masyarakat bawah, mulai dari bandara ke Jakabaring saja. Rute lainnya melewati mal dan kedua mal itu punya perusahaan swasta, jadi terkesan LRT ini pembangunannya bisa diintervensi oleh pihak swasta," katanya, saat kunjungannya di Palembang, Rabu (6/3/2019).

Bambang menegaskan karena alasan-alasan inilah, Badan Anggaran Komisi V DPR RI akan menolak pengajuan subsidi LRT untuk tahun 2020 mendatang. Apalagi setelah periodenya selesai, anggaran subsidi LRT ini akan semakin besar.

"Kita harus membayar angsuran ke China Development Bank (CDB) karena sebagian besar pinjaman untuk LRT kita pinjam ke sana," ujarnya.

Bambang menjelaskan jika bunganya saja 4,7 persen dari total pinjaman Rp10,9 triliun maka setiap bulan bunga yang harus dibayar Rp45 miliar ditambah dengan angsuran juga berkisan Rp45 miliar per bulan.

"Jadi dalam sebulan biaya yang harus dikeluarkan untuk LRT sekitar Rp 100 miliar ditambah dengan biaya operasional, listrik dan lainnya," ujarnya.

Bambang kembali menegaskan agar masyarakat Palembang siap-siap menerima estapet subsidi LRT dari APBN. Kalau yang subsidi LRT adalah APBN jadi semua masyarakat Indonesia ikut terbebani membayarkan subsidi LRT padahal yang menikmati LRT hanya masyarakat Palembang.

"Jadi ini jelas tidak adil untuk itu mulai tahun 2020 siap-siap masyarakat Palembang harus menanggung subsidi LRT ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sejauh ini Light Rail Transit (LRT) masih disubsidi oleh pemerintah pusat, tetapi subsidi tersebut bisa saja sewaktu-waktu dicabut.

"Pada intinya LRT merupakan angkutan masal. Kalau bicara angkutan masal maka di seluruh dunia mana pun semuanya di subsidi. Contoh, di Jakarta disubsidi kurang lebih 1,2 triliun, sehingga masyarakat bisa menikmati angkutan masal tersebut dengan murah," katanya belum lama ini.

Menurut Budi, apabila tidak dikenakan subsidi pada LRT maka masyarakat harus membayar RP15-20 ribu, tetapi permasalahannya masyarakat dipastikan tidak sanggup dengan besaran tersebut oleh sebab itu pemerintah mensubsidinya sehingga masyarakat bisa menikmati tarif Rp5-10 ribu.

"Subsidi yang diberikan kepada LRT ini sewaktu-waktu tidak di subsidi lagi, atau di cabut. Seperti contoh, Jakarta sudah sekian lama masih belum mampu lepas dari subsidi. Jadi tetap di subsidi, contoh lain di Singapura sudah puluhan tahun masih di subsidi terus," ujarnya.

Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, terkait LRT di subsidi maka dirinya berharap kepada masyarakat jangan takut akan subsidi LRT dicabut. Oleh sebab itu, dirinya mengajak seluruh masyarakat di Sumsel ini agar beramai-ramai untuk naik LRT. Disamping itu juga menjadikan LRT sebagai kebutuhan bukan saja kebanggaan naik LRT.

"Marilah sama-sama kita naik LRT, saya juga sudah mewajibkan para ASN di lingkungan Pemprov Sumsel untuk naik LRT. Karena kita dulu harus memulainya, jangan para pelancong yang naik duluan," tegasnya.

Reporter : Adi Kurniawan Editor : M.Rohali 202