Berita :: GLOBALPLANET.news

Pengamat ekonomi sekaligus analis keuangan, Gunawan Benjamin. (Foto: Hendrik)

21 April 2019 14:13:36 WIB

MEDAN, GLOBALPLANET - Provinsi Sumatera Utara telah memasuki usia yang ke-71 pada tanggal 15 April 2019 lalu. Namun, perekonomian provinsi yang dikelilingi perkebunan sejumlah komoditas, terutama karet, kopi, dan sawit, tak kunjung bisa melejit.

Melihat fakta ini, pengamat ekonomi sekaligus analis keuangan, Gunawan Benjamin memberikan kritik dan sejumlah masukan kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sebagai orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), agar serius dan menguatkan sektor perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit yang dominan menguasai ekonomi Sumut.

Kepada GLOBALPLANET.news, Minggu (21/4/2019), Gunawan mengatakan, di saat Uni Eropa menyerang sawit dengan berbagai alasan, sudah sepatutnya Gubernur Edy Rahmayadi membantu pemerintah pusat dalam mengatasi tekanan Uni Eropa tersebut.

Salah satu cara yang sangat direkomendasikan Gunawan kepada Gubernur Edy Rahmayadi adalah meningkatkan kualitas perkebunan sawit di Sumut, baik milik petani swadaya, petani plasma, perusahaan sawit swasta, maupun BUMN, agar memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Standar yang dimaksudkan Gunawan adalah sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Kata Gunawan, dengan memenuhi kedua standar itu, maka sesungguhnya Gubernur Edy Rahmayadi telah membantu pemerintah pusat.

Sebab, kata Gunawan, dengan demikian maka Gubernur Edy Rahmayadi telah memastikan bahwa industri perkebunan sawit di Sumut sebagai industri yang berkelanjutan dan memenuhi syarat Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goal's/SDGs) yang telah ditetapkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

"Ini yang sepertinya perlu dilakukan Gubernur Edy Rahmayadi. Seharusnya perusahaan-perusahaan sawit di Sumut bisa di-push oleh gubernur agar memenuhi standar ISPO dan RSPO," kata Gunawan Benjamin.

Selain itu, Gunawan juga menyarankan gubernur mampu membuat nilai lebih dari keberadaan industri perkebunan bagi masyarakat.

"Yakni dengan jalan agar perusahaan-perusahaan perkebunan mampu menciptakan hilirisasi atas tanaman perkebinan yang mereka kelola. Tentu saja yang perlu dilakukan di sini oleh gubernur adalah mengefesienkan birokrasi, terutama perizinan, agar perusahaan perkebunan mendapatkan kemudahan melakukan hilirisasi," tegas Gunawan Benjamin.

Reporter : Hendrik Editor : Zul Mulkan 278