Berita :: GLOBALPLANET.news

Partai PKS saat menyerahkan LPPDK ke Kantor KPU Palembang. (Foto: Ist)

26 April 2019 17:56:23 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - KPU Kota Palembang mengimbau kepada Parpol Pemilu agar tepat waktu menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai dengan tahapan dalam menyerahkan LPPDK

Komisioner KPU Kota Palembang Divisi Hukum, Abdul Malik MH mengatakan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ini mulai dilakukan oleh peserta Pemilu

"Tanggal 25 kemarin adalah penutupan buku pelaporan dan penerimaan. Artinya setelah tutup, mulai hari ini hingga tanggal 1 Mei nanti, mereka kita kasih kesempatan untuk menyerahkan ke KPU kota Palembang," tegas Malik, Jumat (26/4/2019).

Adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) partai yang pertama telah melakukan penyerahan LPPDK ke Kantor KPU Palembang, Jalan Mayor Santoso, Kecamatan Ilir Timur I Palembang.

"Penyerahan laporan memang dimulai hari ini, dan Partai PKS merupakan partai pertama yang telah menyerahkan LPPDK ke KPU Palembang," ujar Malik.

Dirinya juga menjelaskan, dalam hal ini, KPU kota Palembang hanya memfasilitasi hingga penyerahan KAP melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan. "Dalam hal ini, partai menyerahkan satu rangkap naskah asli LADK, LPSDK dan LPPDK beserta lampirannya. Untuk KAP dan dua rangkap naskah asli LPPDK beserta lampirannya untuk KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota beserta Bawaslu sesuai tingkatannya," lanjutnya.

Dijelaskan Malik, setelah laporan diterima oleh KPU Palembang, laporan tersebut segera diteruskan ke Konsultan Akuntan Publik (KAP) melalui KPU Provinsi yang akan menilai apakah Parpol tersebut patuh atau tak patuh.

"Nanti mereka yang akan menelitinya. Konsekuensi bagi yang tidak patuh, meski mereka terpilih, mereka bisa batal untuk dilantik," katanya.

Menurutnya laporan tersebut merupakan laporan semua penerimaan serta pengeluaran dana kampanye, termasuk laporan Calon Legislatif.

Mengenai aturan sendiri, Malik memaparkan, bahwa Caleg yang tidak melaporkan dana kampanye, maka tidak dapat ditetapkan sebagai calon terpilih.

"Itu diatur dalam pasal 68 Ayat 1 dan Ayat 2 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye, sebagaimana diubah pada PKPU nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua dan atas peraturan PKPU nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye dan tercantum juga dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," tutupnya.

Reporter : Rachmad Kurniawan Editor : M.Rohali 180