Berita :: GLOBALPLANET.news

Tagihan PBB salah satu warga di Jalan Enim Kelurahan Demang Lebar Daun, dimana tahun 2018 hanya Rp521.328 naik menjadi Rp4.659.754 di tahun 2019. (Kolase foto: globalplanet)

13 Mei 2019 16:16:00 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang tahun 2019 mengejutkan warga. Pada sejumlah wilayah, kenaikan mencapai 500 hingga 700 persen.

Menurut informasi yang dikumpulkan globalplanet.news, warga merasa berat karena kenaikan begitu tiba-tiba dan besar. Sehingga tidak memiliki cukup uang persiapan di bulan puasa menjelang lebaran ini. 

Salah satunya diungkapkan Uchi, warga Kelurahan Demang Lebar Daun RT 20, Palembang mengaku sangat terkejut atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang dirasakannya. Kenaikan yang Ia alami dari tahun sebelumnya hanya Rp400 ribu, tiba - tiba naik menjadi Rp4,6 juta.

"Kalau kenaikan itukan hanya 10 persen hingga 50 persen lah kira-kira. Tapi kalau sampai di atas 100 persen sudah perubahan namanya," ujarnya kepada globalplanet.news, Senin (13/5/2019).

Ia mengaku selama ini tidak atau belum mendapat sosialisasi dari pejabat pemerintahan Camat ataupun Lurah, sehingga merasa resah atas kenaikan yang dirasa terlalu tinggi ini.

"Samo be ngusir ini namonyo. Artinyo pribumi dak boleh tinggal disitu lagi. Pemerintah pusat pasti dak tau soal ini. Kalu cak ini pemerintah daerah sewenang-wenang namonyo. Jangan seolah-olah mau kejar target PAD, jadi beratkan warganyo," sesalnya dengan campuran bahasa Palembang.

Ia bersama, warga Jalan Enim mengaku keberatan dan sebisa mungkin perubahan/kenaikan PBB ini dibatalkan. "Kami sekampung mengucapkan "Kami menolak untuk menolak untuk membayar" Kami menunggu kebijakan yang jelas dari pemerintah daerah dan persetujuan DPRD Kota Palembang," tegasnya.

Sementara Adam, Ketua RT 20 Kelurahan Demang Lebar Daun menambahkan, sudah banyak warganya yang mengadukan hal tersebut ke Dispenda Palembang.

"Kami selaku RT cuma ditugaskan oleh Lurah dan UPTD Dispenda untuk menyebarkan SPT kepada warga. Dan jumlah pajak yang harus dibayar sudah tercantum di surat tersebut," kata Adam.

Ia juga menyayangkan pihak Pemkot Palembang tak mensosialisasikan terlebih dahulu kenaikan pajak tersebut agar tak terkesan keputusan sepihak.

"Yang saya khawatirkan atas kenaikan ini, akibatnya bisa jadi para warga menjadi tak mau membayar pajak sama sekali kalau kenaikan sudah sekian ratus persen," pungkasnya.

Keresahan ini tidak hanya disampaikan warga Kelurahan Demang Lebar Daun, sejumlah warga lain yang ditemui juga mengeluhkan kenaikan yang terlalu tinggi ini. Sementara secara kasat mata, pembangunan di Palembang terutama sejumlah ruas jalan masih banyak yang rusak. 

"Kita tahu, saya ini pengusaha. Punya kebun dan di Palembang juga punya (usaha), jadi paham bahwa pajak itu penting. Tapi dengan besaran yang sangat besar ini, tentu memberatkan. Dan apakah sudah sesuai dengan pembangunan yang dirasakan masyarakat secara merata di Palembang ini sudah sesuai?" ujar Tanto, warga Palembang yang ditemui di kantornya di kawasan Patal Palembang.

"Yang pasti tidak ada sosialisasi, kenaikannya tinggi. Kalau rakyat kita orang biasa jelang lebaran seperti ini, tentu jerit, semoga Pemkot mendengar ini," kata pengusaha perkebunan ini.

Amri warga Taman Kenten juga mengaku tidak menyangka, karena sebelumnya hanya berkisar Rp300 ribu, tahun ini harus membayar Rp3 juta lebih. "Ini (kenaikan) terlalu mendadak dan besar, memang perlu penyesuaian karena Palembang sudah maju, tapi kalau sebesar itu dan mendadak, bukan tidak mau bayar, mungkin warga tidak ada uangnya, mau apa?" katanya.

Reporter : globalplanet Editor : Zul Mulkan 13932