Berita :: GLOBALPLANET.news

Warga di Palembang kaget mendapatkan tagihan PBB yang naik fantastis hingga di atas 400 persen. Di bulan puasa menjelang Lebaran ini, warga resah harus mengeluarkan uang hingga Rp5 juta untuk PBB, yang tahun sebelumnya hanya Rp500 ribu. (Ilustrasi: Globalplanet)

14 Mei 2019 06:08:00 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Kenaikan tagihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) telah menimbulkan keresahan warga di Palembang, Sumsel. Hal ini dinilai karena diduga kenaikan tanpa pertimbangan.

Pengamat kebijakan Sumsel, Ade Indra Chaniago mengatakan, pajak memang menjadi sumber pendapatan pemerintah untuk digunakan membiayai pembangunan. Namun begitu, kenaikan tetap harus rasional.

"(Secara detail) Saya nga mengerti apa dasar wali kota menaikkan NJOP (nilai pokok wajib pajak) tersebut. Tapi harusnya dipahami seperti apa pertumbuhan ekonomi saat ini," ujarnya kepada globalplanet, Senin (13/5/2019).

Semua kebijakan, sambungnya, harus melalui proses dan rasional, bukan emosional. Karena kebijakan tersebut akan membawa dampak bagi masyarakat luas.

"Kalau alasannya untuk meningkatkan pendapatan, saya fikir menekan kebocoran jauh lebih bermanfaat karena kebocoran dalam pendapatan Pajak masih relatif tinggi," katanya.

Ketika ditanya apakah kenaikan pajak ini belum layak, Ade hanya menjawab bahwa kenaikan harus rasional dan disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Menjawab kalau dilihat dari pembangunan, dan apakah masih bisa dibatalkan? Menurut saya harus dibatalkan, karena berbanding terbalik (dengan hasil pembangunan). Nah masalah sampah aja nga selesai malah nambah masalah baru," tandasnya.

 

Kenaikan PBB karena Penyesuaian NJOP

Diketahui, sebagian warga Kota Palembang mulai resah dengan kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang biasa mereka bayar. Melonjaknya tagihan Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2019 mencapai 700 %. Jika tahun sebelumnya sekitar Rp500 ribu, tahun ini naik menjadi sekitar Rp5 juta.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) kota Palembang Khairul Anwar melalui Kepala Sub Bidang PBB, Apriadi mengatakan, kenaikan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) yang mengejutkan warga Kota Palembang terimplikasi dari naiknya Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) untuk menyesuaikan harga pasaran tanah wajar di Kota Palembang. 

Berdasarkan Undang-undang dasar No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kota Palembang menjadi kota kedua setelah Surabaya yang mengambil alih PBB pada 1 Januari 2014.

"Setelah dipelajari dari tahun 2008 hingga 2014 ternyata NJOP Palembang tidak pernah dilakukan penyesuaian. Permasalahannya adalah Penyesuaian NJOP Kota Palembang berdasarkan nilai pasar yang ada di Kota Palembang. Sehingga pemkot mendadak melakukan penyesuaian di tahun 2019 secara drastis. Kita mendekati nilai pasar yang ada," kata Apriadi saat ditemui di kantor Dinas Pendapatan Daerah, Senin (13/5/2019)

Apriyadi membeberkan, kenaikan NJOP paling tinggi di kawasan Jalan Sudirman, yakni mencapai Rp15 juta per meter perseginya naik dari tahun 2018 yang hanya Rp 6,1 juta.

"Rencananya tahun 2015 lalu pemkot akan melakukan penyesuaian tersebut. Akan tetap masih memiliki sejumlah kekurangan sehingga penyesuaian ditunda," sambungnya.

Ketentuan nilai NJOP sendiri ditentukan oleh kode zona Kota Palembang yang mempunyai 3000 lebih kode zona nilai tanah. Yang bertujuan membagikan dan  mempetakan wilayah bumi dan bangunan di masing masing kecamatan kelurahan dan RT. 

"Daerah paling tinggi NJOP-nya adalah di sekitar Kecamatan Ilir Timur I di Jalan Jenderal Sudirman dan wilayah yang merupakan kawasan industri pusat perdagangan di Kota Palembang. Sementara terendah ada di Kecamatan Kertapati, Sematang Borang, dan Gandus. Selain nilai jual tanah, pembiayaan, dan pendapatan warga menjadi acuan perubahan," lanjut Apriyadi.

 

Masyarakat dapat Ajukan Pengurangan

Terkait perubahan tersebut, pihaknya menargetkan PAD sebesar Rp 275,6 Miliar untuk tahun ini degan realisasi triwulan pertama baru mencapai Rp 8 Miliar. Sementara di tahun 2018 lalu target pendapatan sebesar Rp 190 Miliar pertahun.

Ia juga menambahkan, masyarakat yang jika memang keberatan dengan jumlah PBB yang ditetapkan. BPPD membuka layanan konsultasi bagi masyarakat yang ingin menolak perubahan atau mengajukan pengurangan pajaknya dengan mengikuti sejumlah prosedur dan memenuhi syarat.

Reporter : A Taufiq/Rachmad Kurniawan Editor : Zul Mulkan 1082