Berita :: GLOBALPLANET.news

(Foto: Ist)

14 Mei 2019 12:32:32 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Palembang menjadi sorotan masyarakat. Sehingga sebagian besar merasa keberatan atas kenaikan yang secara tiba-tiba.

Tak tanggung-tanggungg kenaikan PBB di sejumlah titik kota Palembang mencapai 500 hingga 700 persen. Dari semula pajak yang dikenakan Rp400 ribu tahun ini menjadi Rp4,6 juta.

Menanggapi hal tersebut, M Adrian Agustiansyah selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel mengatakan tak seharusnya Pemkot Palembang menaikkan NJOP secara mendadak.

"Di tahun-tahun sebelumnya, NJOP Palembang masih dalam harga yang murah. Namun tak sepatutnya serta merta menaikkan NJOP menjadi demikian, dengan alasan tak pernah disesuaikan dari tahun 2008 hingga 2014," ujar Adrian ketika dikonfirmasi globalplanet.news, Selasa (14/5/2019).

Menurutnya ada baiknya Pemerintah Kota Palembang adalah menaikkan NJOP secara berkala setiap satu hingga dua tahun satu kali agar tak menjadi beban masyarakat.

"Dari aspek psikologi masyarakat tentu merasa terbebani dengan kenaikan yang drastis. Jangan sampai harga NJOP langsung menembak menyesuaikan harga pasar. Saran kami, pemkot harus tinjau lagi dampak kenaikan ini dan menyesuaikan NJOP secara berkala. Kalau mau membandingkan dengan kota besar lain seperti Jakarta ya kemungkinan mereka selalu update NJOP secara berkala sehingga warganya tak terlalu terkejut," paparnya.

Sedangkan pada rentang waktu 2008-2014 adalah waktu yang cukup lama. Adrian menyanyangkan, mengapa tak dilakukan penyesuaian dalam kurun tahun tersebut hingga 2018.

Adrian menambahkan, kalau memang dibuka konsultasi masyarakat silahkan ajukan pengurangan pajak. Selain itu ajak anggota DPRD Palembang untuk dimintai pendapat. "Kalau perlu Dewan di DPRD panggil Pemkot untuk membahas masalah ini," tandasnya.

Reporter : Rachmad Kurniawan Editor : Zul Mulkan 1566