Berita :: GLOBALPLANET.news

Ketua KPK Agus Raharjo (tengah) berfoto bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajeckshah (batik biru dan putih) seusai rakor terkait pencegahan korupsi di Sumatera Utara, Selasa 914/5/2019). (Foto: Hendrik)

14 Mei 2019 17:08:43 WIB

MEDAN, GLOBALPLANET - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, menyatakan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) lumayan baik dalam hal pencegahan korupsi. Kok bisa?

Hal ini dikatakan Agus Raharjo kepada para wartawan dalam sesi konferensi pers, Selasa (14/5/2019) siang, seusai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumatera Utara dengan KPK RI Tahun 2019 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Jalan Diponegoro Medan.

Sebagai informasi, dalam acara itu digelar juga penandatanganan komitmen kepala daerah yang baru, MoU dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan Bank Sumut, optimalisasi pendapatan dan penertiban barang milik daerah serta sosialisasi pemanfaatan data e-KTP.

Acara itu dihadiri Gubsu Edy Rahmayadi, Wagubsu Musa Rajekshah, seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Fachruddin Siregar, BPN Sumut, Sekdaprovsu Hj. Sabrina, Bank Sumut serta undangan lainnya.

Pernyataan Agus Raharjo  itu cukup mengagetkan, mengingatkan sejumlah kepala daerah di sumut, termasuk Gubsu beberapa periode sebelumnya, pernah diangkut KPK.

Menanggapi hal ini, Ketua KPK Agus Raharjo mengungkapkan, perkembangan baik yang dialami Provinsi Sumut berdasarkan pada nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP), yakni capaian program Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan masing-masing Pemda di Sumut.

Kata dia, berdasarkan MCP itu, pencegahan korupsi di Sumut bernilai 72. Nilai itu dari penggabungan indikator seperti e-government, e-budgeting, pengawasan aparatur, dan sebagainya.

"Begini, nilai 72 itu kan rata-rata dari semua Pemda di Sumut, ada Pemda yang nilainya yang di atas angka 72 itu, ada juga di bawah itu. Namun, secara umum nilainya 72. Tapi menurut kami, itu perlu lagi ditingkatkan. Dan, nilai 72 itu bukan menjamin tak ada korupsi di sana," jelas Agus.

MCP itu terdiri beberapa bagian yang dimonitoring KPK seperti e-budgeting, e-planning, kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), penanganan aset dan lain sebagainya. 

"Masing-masing bagian itu dimonitoring, yang bagus, menengah, dan buruk. Jadi kalau kita berbicara Sumut capai 72% itu artinya akumulasi dari gabungan bagian-bagian tadi, di mana sebagian besar itu sudah bagus dan sisanya masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Ia lalu mengungkapkan, beberapa daerah di Sumut yang bagus nilai MCP-nya yakni Kabupaten Samosir yang mencapai 83%, Kabupaten Serdang Bedagai mencapai 82%, Kabupaten Langkat mencapai 80%. Namun sejumlah daerah ada yang di bawah 72% MCP-nya seperti Kotamadya Pematang Siantar yang mencapai 70%. Diketahui, untuk nilai rata-rata nasional MCP yakni sebesar 58%.

"Melalui MCP, kita bisa melihat bidang-bidang mana yang rawan menjadi celah korupsi. Misalnya apakah itu bidang pengadaan barang atau bidang lain. Untuk kemudian lebih ditingkatkan lagi pengawasan pada bidang tersebut,” katanya.

Sementara Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan, di bawah kepemimpinannya, Sumut sangat berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bermartabat.

"Kami sedang berusaha untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, upaya untuk itu kita telah melakukan pelayanan E-Samsat dan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) secara online. Awasi kami agar tidak melakukan tindakan korupsi," kata Edy Rahmayadi.

Sebagai informasi, adapun bupati dan walikota yang menandatangani komitmen adalah Walikota Padang Sidimpuan Irsan Efendy Nasution, Bupati Paluta Andar Amin Harahap, Bupati Batubara H Zahir, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani, Plt Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe dan Plt Bupati Asahan Surya.

Reporter : Hendrik Editor : Zul Mulkan 58