Berita :: GLOBALPLANET.news

Maiwan Kailani selaku kuasa hukum perwakilan caleg Kota Prabumulih resmi melaporkan HJ selaku Ketua Bawaslu Kota Prabumulih ke DKPP. (Foto: Hardoko Susanto).

15 Mei 2019 09:14:00 WIB

PRABUMULIH, GLOBALPLANET - Kuasa Hukum perwakilan caleg partai kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (14/5/2019) resmi melaporkan HJ selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Prabumulih ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) soal tindakan individualisme serta pernyataan menyikapi laporan dugaan money politik.

"Laporan kami ke DKPP sudah diterima. Yang kita laporkan adalah HJ, selaku Ketua Bawaslu Kota Prabumulih," ungkap Maiwan Kailani SH MH kepada GLOBALPLANET, Selasa sore (14/5/2019) melalui telpon.

Menurut Maiwan, HJ selaku Ketua Bawaslu Kota Prabumulih diduga telah bertindak individualisme atau secara pribadi yang melanggar etika penyelenggara pemilu ketika pihaknya menyampaikan tiga laporan dugaan money politik ke Bawaslu kota Prabumulih beberapa waktu lalu.

"Adapun tindakan yang kita laporkan karena saudara HJ telah bertindak secara pribadi bukan atas nama Institusi. Hal ini dapat dari bukti-bukti surat balasan yang dikirimkan kepada si pengadu. Dan ini akan kami buktikan di persidangan DKPP," katanya.

Selain itu, kata dia ada beberapa dugaan pelanggaran berat lainnya juga dilaporkan pihaknya ke DKPP dengan menyertakan sejumlah bukti-bukti dan pihaknya pun mengaku memiliki saksi dalam dugaan pelanggaran etik ini.

"Kami laporkan itu terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jadi secara formal ya memang memenuhi lah bukti dan surat. Ini akan kami buktikan di persidangan DKPP," terangnya.

Maiwan mengatakan HJ diduga melanggar aturan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam peraturan kode etik nomor 2 tahun 2017. Pasal 15 huruf f peraturan itu menyebut dalam melaksanakan prinsip atau melaksanakan tugas penyelenggara pemilu harus profesional dalam bersikap dan bertindak.

"Jadi kami anggap ketua Bawaslu Prabumulih itu terburu-buru bertindak dengan secara pribadi dan bukan atas nama Institusi. Apalagi melihat surat balasan yang dikirimkan atas laporan dugaan money politik kepada klien kami tanpa memiliki surat nomor dan kami terkesan tidak netral dalam hal ini," bebernya.

Reporter : Hardoko Susanto Editor : M.Rohali 237