Berita :: GLOBALPLANET.news

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggriono Sutiarto. (Foto: Hendrik Hutabarat).

15 Mei 2019 15:06:00 WIB

MEDAN, GLOBALPLANET - Pemerintah pusat menilai saat ini dibutuhkan Undang-Undang (UU) yang bisa mengatur keberadaan dan kegiatan broker properti. UU atau peraturan itu perlu dibentuk karena begitu banyak pelanggaran yang dilakukan para broker.

Hal ini diungkapkan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggriono Sutiarto, kepada para wartawan di Medan, Rabu (15/5/2019).

Kata Veri Anggriono Sutiarto, dengan adanya UU, para pelaku usaha di bidang properti bisa mengetahui ada aturan yang mengawal tentang usaha tersebut.

Kata Veri, para broker properti di Sumatra Utara (Sumut) juga harus berbenah dan 'mengantongi' sertifikasi profesi untuk melindungi komsumen. Veri yakin, sertifikasi ini sangat penting mengingat bisnis properti tumbuh sangat pesat di Sumut.

"Kita tahu, banyak pelanggaran yang dilakukan broker-broker. Misalnya, konsumen sudah memberikan uang muka dengan menitipkannya ke broker, tapi mereka (broker) kabur. Ini melanggar undang-undang properti dan ini yang akan kita antisipasi," katanya. 

Dengan adanya sertifikasi, katanya, jika ada pelanggaran maka akan lebih gampang mendeteksi. Keuntungan dari sertifikasi ini, paling tidak konsumen terjamin dan jika ada kerugian bisa langsung ditindak ke broker yang menanganinya.

Saat ini, di Indonesia sudah banyak broker properti yang tersertifikasi di antaranya di Jakarta, Bali, Jawa Barat dan Batam. Di Sumut baru mulai karena baru terbentuk Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) dan informasinya sudah ada sekitar 500 broker.

Pihaknya tidak akan mempersulit para broker untuk mengurus sertifikasi dan itu gratis dilakukan secara online.

"Makanya harus segera punya sertifikasi. Nantinya, akan adanya sanksi administratif dan sanksi pidana ancaman 4 tahun penjara dengan denda Rp 10 miliar bagi yang melanggar," katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD AREBI (Asosiasi Real Estate Broker Indonesia) Sumut, Leo Mulijono, mengatakan, AREBI sudah ada di Indonesia sekitar 20 tahun. Sedangkan di Sumut baru terbentuk dan ada 13 perusahan yang sudah bergabung dan 6 yang baru mendaftar.

Rencananya, kata dia, akan ada sertifikasi broker properti di Sumut pada Juli mendatang. Ditargetkan, secara personel akan diikuti sekitar 30 orang. "Namun melihat respon yang positif dari broker, Kami optimis lebih dari 30 broker yang akan mengikuti sertifikasi," katanya.

Medan sendiri, katanya, belum banyak broker yang tersertifikasi. Jumlahnya hanya satu atau dua broker dan itu pun yang berpengalaman di Jakarta dan kembali ke Medan.
 

Reporter : Hendrik Hutabarat Editor : Karerek 32