Berita :: GLOBALPLANET.news

Wali Kota Palembang Harnojoyo. (Foto: Rachmad Kurniawan)

15 Mei 2019 15:17:39 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Wali Kota Palembang Harnojoyo menegaskan kenaikan PBB menyesuaikan atau berdasarkan nilai jualnya (nilai jual objek pajak/NJOP). Menurutnya, penyesuaian ini juga telah melalui tahapan konsultasi dan sesuai kondisi lapangan.

"PBB memang dasarnya NJOP-nya sudah naik yang sudah dikonsultasikan kepada konsultan terkait perihal pemetaan wilayah. Istilah sebenarnya bukan naik tapi menyesuaikan dengan nilai jual objek pajak," ujar Harnojoyo dijumpai usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi tentang HUT ke-73 Provinsi Sumsel, Rabu (15/5/2019).

Harno melanjutkan, harga NJOP tersebut naik karena penyesuaian di lapangan dan sudah sepantasnya. Selain itu, banyak juga objek pajak yang telah dibebaskan pemerintah kota.

"Ada sekitar 173 ribu objek pajak yang PBB atau NJOP- nya di bawah Rp300 ribu pemerintah kota bebaskan," lanjutnya.

Sebelumnya Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dan DPRD Kota Palembang telah mengimbau dan menyarankan pihak Pemerintah Kota Palembang untuk meninjau lagi dan menaikkan NJOP secara bertahap bukan langsung dinaikkan.

Ini dikarenakan banyak masyarakat belum tentu menerima atau mampu dengan keputusan dan jumlah pajak yang harus dibayar.

Diketahui, sejumlah warga Palembang kaget tagihan PBB yang naik lebih dari 400 persen. Jika tahun 2018 hanya membayar sekitar Rp500, maka tagihan PBB tahun ini mencapai Rp57 juta.

Ini terjadi di kawasan Demang Lebar Daun dan juga kawasan Taman Kenten Palembang. Menurut informasi yang beredar, masih banyak warga Palembang lainnya juga juga kaget dan menjerit dengan kenaikan PBB melebih 300 persen dan terkesan tanpa sosialisasi.

"Masalahnya itu bukan mau atau tidak mau bayar, kalau sudah sampai Rp5 dan ada yang Rp7 juta lebih, dari mana uangnya bos," kata LM warga Kelurahan Demang Lebar Daun.

Reporter : Rachmad Kurniawan Editor : Zul Mulkan 1041