Berita :: GLOBALPLANET.news

Anggota DPRD Medan Boydo HK Panjaitan. (Foto: Ist)

20 Mei 2019 15:18:16 WIB

MEDAN, GLOBALPLANET - Human trafficking atau kasus perdagangan orang harus serius ditangani oleh pemerintah, termasuk oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Medan. Sebab, belakangan ini, persoalan perdagangan manusia kembali rawan dan meningkat.

"Karena itu kami meminta Pemkot agar benar-benar maksimal menerapkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Jika benar-benar diterapkan, agar masyarakat Kota Medan akan terhindar dari perdagangan orang yang belakangan ini sangat rawan," ujar anggota DPRD Medan Boydo HK Panjaitan kepada para wartawan di Medan, Senin (20/5/2019).

Politisi PDI Perjuangan Kota Medan ini mengungkapkan, hal yang sama dilontarkan saat ia menggelar acara sosialisasi ke X Tahun 2019 Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tersebut di Jalan Tenis, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Minggu (19/5/2019). kata dia, acara sosialisasi dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ratusan masyarakat.

Disampaikan Boydo, seiring dengan maksimalnya penerapan Perda maka diharapkan kepada masyarakat Medan agar jangan mudah terpancing dengan iming iming tenaga kerja denfan gaji besar.

“Apalagi seseorang sering menawarkan pekerjaan di luar daerah maupun diluar negeri. Pada kesempatan itu sering terkaji perdagangan orang, ” kata Boydo.

Ditambahkan Boydo Panjaitan, untuk menyikapi hal tersebut masyarakat diminta tetap waspada dan bila ada mengetahui gelagat mencurigakan diharapkan segera melapor kepada pemerintah atau petugas keamanan.

Boydo berharap kepada Pemko Medan agar Perda dimaksud terus disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat paham dan mengerti tentang apa yang dilakukan mengantisifasi jika ada gelagat perdagangan orang.

Sebab, Perda No 3 tahun 2017 dinilai merupakan payung hukum bagi Pemko Medan untuk melindungi warganya, khusunya anak-anak dan perempuan dari praktik perdagangan orang.

Ia menjelaskan, dalam amanah UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perda Kota Medan No. 3 tahun 2017, mewajibkan pemerintah daerah membuat kebijakan program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan penanganan masalah perdagangan orang.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga mengatur upaya pencegahan, pembinaan, pengawasan, hak dan kewajiban masyarakat serta sanksi administratif hingga ketentuan pidana.

Ia lalu menyebutkan pasal 21 dalam Perda Nomor 2/2017 tersebut yang mengatur setiap orang dengan korporasi yang melakukan dan turut melakukan, membantu melakukan, mencoba melakukan dan/atau mempermudah terhadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana yang mengacu kepada UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebagai informasi, Perda yang disahkan tanggal 27 Januari 2017 itu terdiri dari 16 BAB dan 22 Pasal. Perda ini berlaku sejak tanggal diundangkan dalam lembaran daerah Kota Medan.

Reporter : Hendrik Hutabarat Editor : M.Rohali 76