Berita :: GLOBALPLANET.news

Ketum Badko HMI Sumbagsel Bambang Irawan (kedua dari kanan) bersama para nara sumber Talkshow Dwi Mingguan dan Buka Puasa Bersama di Dipo Cafe Palembang, Senin (20/5/2019) (Foto: Rachmad Kurniawan).

20 Mei 2019 22:19:03 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Menjelang putusan KPU RI pada 22 Mei 2019, Badko HMI Sumbagsel menggelar Talkshow Dwi Mingguan dan Buka Puasa Bersama dengan tema "Menjelang Putusan KPU RI Smart People With Smart Power, Mewujudkan Indonesia Berkeadilan" di Dipo Cafe Palembang, Senin (20/5/2019).

"Mengenai people power menurut pandangan kami kaum milenial, itu sudah terjadi pada tanggal 17 April 2019 lalu. Dan mengajak kaum milenial untuk menjadi cooling system (sistem yang mendinginkan)," ungkap Ketum Badko HMI Sumbagsel Bambang Irawan.

Pada kesempatan itu, pihaknya telah menyatakan sikapnya mendesak KPU RI menunda rapat keputusan 22 Mei.

"Pertimbangannya yang pertama surat Bawaslu RI bahwa terjadi kekeliruan dalam Situng. Meminta KPU supaya segera membentuk Pansus tentang adanya ratusan penyelenggara pemilu KPPS yang meninggal," beber alumni UIN Raden Fatah ini.

Kapolresta Palembang Kombes Pol Didi Hayamansyah mengatakan, menjelang keputusan KPU RI di 22 Mei 2019 mendatang, memang marak berkembangnya isu mengenai gerakan People Power ataupun Gerakan Kedaulatan Rakyat.

"Dalam hal ini Pihak Kepolisian tidak melarang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya di tanggal 22 Mei selagi tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Isu-isu mengenai adanya penyusupan teroris disaat gerakan aksi di tanggal 22 Mei mendatang juga bermunculan. Karena itu pihak Kepolisian juga sudah menyiapkan langkah dan rencana terkait pengamanan, karena ini sudah menjadi tugas kami," ujar Didi.

Ditempat yang sama, Dr Bahrul Ilmi Yakup SH MH Pengamat Hukum dan Tata Negara menyoroti kinerja Penyelenggara Pemilu yaitu KPU yang dianggapnya kurang profesional dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menjalankan prosedur dalam input data Situng atau sistem informasi penghitungan suara, ini diperkuat dengan Putusan Bawaslu RI yang tertuang dalam Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.

"Sebagai orang yang menekuni bidang Hukum dan Tata Negara saya sangat menyesalkan atas ketidakprofesionalan kinerja KPU, dimana menurut saya ini menjadi salah satu faktor konflik yang terjadi," ujar Bahrul.

Reporter : Rachmad Kurniawan Editor : M.Rohali 147