Berita :: GLOBALPLANET.news

Wakil ketua KPK Saut Situmorang dan Gubernur Sumsel Herman Deru, Kamis (23/5/2019). (Foto: Rachmad Kurniawan)

23 Mei 2019 14:11:39 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumsel terkait adanya kepemilikan aset Pemprov Sumsel yang selama ini tak pasti.

KPK dalam hal ini diwakili Saut Situmorang selaku Wakil Ketua KPK RI mengatakan, setiap aset pasti ada sejarahnya dan tujuan dari KPK adalah memastikan seperti apa sejarah kepemilikannya.

"Ini artinya pasti ada oper pengalihan kepada pihak lain, dengan bantuan tim koordinator KPK di wilayah Sumsel. Tentu Gubernur Sumsel akan bekerja sama lebih lanjut, jika ada pengambil alihan yang tidak pada haknya akan kita sesuaikan dan kita pelajari kita," ujar Saut usai menghadiri penandatangan MoU tentang optimalisasi pajak Kota/Kabupaten di Sumsel di Griya Agung, Kamis (23/5/2019).

Agar hasilnya tak mengecewakan Saut menambahkan, pihaknya akan menyusun maping sesuai dengan ketentuan. Batas-batas aset yang belum jelas kepemilikan menjadi salah satu prioritas KPK di daerah.

"Hari ini kita memastikan bahwa KPK ada di banyak daerah, kerjasama menjadi lebih substain karena ada KPK di daerah," lanjutnya.

Sementara itu Gubernur Sumsel H Herman Deru menambahkan, adanya pengawalan KPK ini sebagai upaya untuk menaikkan pendapatan, tapi naik yang bermanfaat dan tak bocor di penyelenggara.

"Maka itu inisaitif kita dengan KPK untuk mengawal ini, karena ada dampak positif dari kenaikan pajak. Contoh Palembang terjadi pajak reklame yang naik, pajak air bawah tanah naik, jadi yang pada awalnya orang tidak membayar jadi membayar karena ditemani oleh KPK," ujar Deru.

Selain itu, kata Deru Dirjen pajak juga memberikan bonus kepada Sumsel dengan memberikan bimbingan kepada petugas pajak di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

"Sejenis upgrading jadi peningkatan kapasitas, jangan hanya selera seleraan menaikan pajak ini ada aturanya," singkatnya.

Masih kata dia, perihal tanah dengan BPN, pihaknya akan menyamakan persepsi pemerintah Kabupaten/kota tentang pentingnya pendataan aset dan sertifikasi aset milik pemerintah ataupun milik masyarakat. 

"Karena sudah banyak terjadi masyarakat dirugikan oleh tumbuhnya sebuah usaha perkebunan, tapi ternyata datanya tidak akurat, masyarakat merasa tanah yang mereka jual lebih banyak dibandingkan yang dibayar," tutupnya.

Reporter : Rachmad Kurniawan Editor : Zul Mulkan 275