Berita :: GLOBALPLANET.news

Kepala Kejari Muba Suyanto bersama Plt Kadis PUPR Herman Mayori saat melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan Permasalahan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Sekayu Kamis (23/5/2019). (Foto: Amarullah Diansyah)

23 Mei 2019 17:09:53 WIB

MUBA, GLOBALPLANET - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel melalui Dinas PUPR menggandeng Kejasaan Negeri (Kejari) Muba untuk menagih utang rekanan (kontraktor) yang menjadi temuan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, mulai dari 2015, 2016, dan 2017 serta 2018.

Kerjasama itu dilakukan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan Permasalahan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Aula Kantor Dinas PUPR Muba, Kamis (23/5/2019).

"Kita telah berupaya melakukan penagihan, bahkan surat resmi juga sudah berapa kali dilayangkan, namun belum seluruh rekanan mengembalikan," ujar Plt Kadis PUPR Muba H Herman Mayori.

Dikatakan Herman, temuan BPK tersebut beragam, mulai dari proyek yang dikerjakan rekanan tidak sesuai dengan volume sebagaimana kontrak, hingga terjadinya kelebihan bayar. Dimana sesuai aturan harus dikembalikan kelebihannya. "Saat ini ada sekitar Rp7,5 miliar yang belum dikembalikan oleh sejumlah rekanan, nilainya beragam," kata dia.

Kepala Kejaksaan Negeri Muba Suyanto SH MH menerangkan MoU yang dilakukan pihaknya bersama Dinas PUPR merupakan awal. Nantinya akan ditindaklanjuti dengan surat kuasa khusus dari Dinas PUPR kepada Kejaksaan Negeri Muba selaku pengacara negara. 

"Memang dalam kejaksaan ada fungsi perdata dan tata usaha negara, artinya apabila pada institusi negara ada sengketa hukum perdata, Kejaksaan dengan kuasa khusus bisa mendampingi. Seperti kegiatan hari ini pada fungsi hukum perdata,  karena ada temuan pada kegiatan di Dinas PUPR sejak tahun 2015 hingga 2018," tandas dia.

Reporter : Amarullah Diansyah Editor : Zul Mulkan 193