Berita :: GLOBALPLANET.news

24 Mei 2019 14:41:56 WIB

MEDAN, GLOBALPLANET - Ketua Umum DPP Asosiasi SAMADE (Sawitku Masa Depanku) Tolen Ketaren mengimbau pemerintah meninjau ulang kebijakan penghapusan dana pungutan terhadap ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar US$ 50 / metrik ton.

Himbauan peninjauan ulang disampaikan karena Tolen Ketaren melihat penghapusan PE CPO itu ternyata tidak efektif mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) milik petani swadaya.

Menanggapi hal ini, Sekjen Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Bambang Aria Wisena kepada globalplanet melalui aplikasi WhatsApp, Jumat (24/5/2019), menilai himbauan Ketua Umum DPP Asosiasi SAMADE Tolen Ketaren sebagai hal yang dilematis.

"Mungkin perlu diperjelas besarannya (penetapan kembali dana PE CPO -red). Kalau tetap US$ 50 per metriks ton nilia PE CPO-nya, maka harga TBS akan semakin turun. Tapi kalau hanya US$ 5 sampai US$ 10, maka saya yakin ini tidak begitu nyata pengaruhnya," kata Bambang Aria Wisena.

Ia justru mendukung jika kebijakan PE CPO tetap dibiarkan seperti sekarang, karena sebenernya yang jadi masalah ada sejumlah hal.

Pertama, kata Bambang,  adalah harga patokan (Threshold) yang sudah lama tidak disesuaikan. Beberapa tahun terakhir, ujar Bambang, biaya-biaya produksi meningkat karena sejumlah faktor ekonomi seperti inflasi dan UMP (Upah Minimum Provinsi). 

Ia mengingatkan, dengan meningkatnya biaya maka margin biaya produksi dengan harga jual semakin tipis. Kata Bambang, jika harga patokan terendah masih dipertahankan, maka lama-lama akan dikejar biaya produksi.

Kemudian, yang diperlukan saat ini adalah perlunya sebuah mekanisme yang progresif seperti kebijakan pajak penghasilan (PPh). 

"Di mana tarif lebih tinggi untuk selisih harga range di bawahnya. Bukan pukul rata seperti sekarang. Kalo PE CPOCPOyang yang sekarang menurut saya bukan progresif tapi agak agresif. Jadi pengenaannya harus sesuai dengan prinsip pajak progresif," tegas Bambang Aria Wisena.

​​​​​​

Reporter : Hendrik Editor : Zul Mulkan 170