Berita :: GLOBALPLANET.news

Suasana talkshow bertajuk "Perhutanan Sosial Hak Masyarakat Adat dan Prinsip Human Rights" yang diselenggarakan organisasi Oksigen dan Mongabay Indonesia di D"Calderas Coffe Jalan Sisingamangaraja Medan. (Foto: Hendrik Hutabarat)

31 Mei 2019 13:08:57 WIB

MEDAN, GLOBALPLANET - Batak Toba adalah salah satu suku besar di Provinsi Sunatera Utara. Suku ini sejatinya telag memiliki aturan hidup dan pengelolaan wilayah.

Sebelum ada negara Indonesia, sudah ada masyarakat adat Batak Toba yang mendiami kawasan Tapanuli, khususnya yang di sekitar danau Toba. 

Masyarakat adat Batak Toba bahkan sudah punya aturan seperti tata ruang dan aturan pengelolaan atau konsesi hutan, terutama konsesi hutan haminjon.

"Namun negara, dalam hal ini rezim Orde Baru dan tetap berlangsung hingga saat ini, telah membiarkan konsep dan praktek masyarakat dan hutan adat Batak Toba dihancurkan oleh investasi," ujar Roganda Simanjuntak, aktifis sekaligus Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak,Kamis (30/5/2019) sore.
 
Roganda mengatakan hal itu saat menjadi salah satu pembicara dalam talkshow bertajuk "Perhutanan Sosial Hak Masyarakat Adat dan Prinsip Human Rights" yang diselenggarakan organisasi Oksigen dan Mongabay Indonesia di D"Calderas Coffe Jalan Sisingamangaraja Medan. Kegiatan ini berlangsung mulaibsore hari menjelang berbuka puasa hingga malam hari.

Selain Roganda Simanjuntak, tampil juga sejumlah pembicara yakni Zakarias Yoseph Tien selaku Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Penyelia BPSKL Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera,  Rianda Purba (Kadiv Riset dan Publikasi Hutan Rakyat Institute (HARI), dan Syufra Malina Adesita (Human Rigjts Supporter).

Kata Roganda, Orde Baru mengizinkan sejumlah investor untuk berinvestasi di hutan haminjon atau hutan kemenyan milik orang Batak. Dalam bahasa Batak Toba, haminjon artinya kemenyan.

Kata Roganda, rezim Orde Baru tidak pernah bertanya kepada masyarakat adat Batak Toba soal rencana investasi tersebut.

Akibatnya, kata Roganda, hutan haminjon hampir punah sehingga mematikan sumber ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, kata Roganda, terjadi kriminilisasi kepada orang Batak yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan haminjon.

"Aneh, masyarakat mau ambil haminjon atau kemenyan di hutan mereka sendiri, malah dikriminalisasi," ujar Roganda.

Roganda menegaskan masyarakat adat Batak Toba tidak antipembangunan. Namun ia berharap seharusnya pemerintah bertanya fan mengajak diskusk masyarakat adat Batak Toba terlebih dahulu terkait rencana pembangunan. 

Sementara itu Zakarias Yoseph Tien selaku Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Penyelia BPSKL Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera menyebutkan, sampai saat ini belum ada yang dikategorikan sebagai hutan adat di Provinsi Sumatera Utara.

Namun ia mengatakan, pemerintah beberapa waktu lalu telah meluncurkan peta indikatif hutan adat dan peta indikatif hutan sosial.

Rianda Purba selaku Kadiv Riset dan Publikasi Hutan Rakyat Institute (HARI) malah mengungkapkan di bagian timur Provinsi Sumatera Utara sudah tidak ada lagi hutan adat karena sudah diubah menjadi konsesi perkebunan sejak zaman kolonial Belanda. 

Reporter : Hendrik Hutabarat Editor : Karerek 142