Berita :: GLOBALPLANET.news

Pengamat hukum pidana Universitas Indonesia Ganjar LB memberikan paparan mengenai anti korupsi kepada anggota GAPKI Sumsel, Kamis (13/6/2019). (Foto: Rachmad Kurniawan)

13 Juni 2019 15:58:00 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2016 mencatat bahwa pengelolaan kelapa sawit di Indonesia masih rawan korupsi. Menurut Pakar Hukum Universitas Indonesia Ganjar LB, modus kejahatan korupsi bermacam-macam, sehingga risiko terjerat dan semua harta disita meningkat.

"Yang harus diperbaiki tak hanya sistemnya tapi orangnya juga. Karena memang di satu sisi pengusaha seakan menjadi korban dari perilaku oknum pejabat. Tidak menutup kemungkinan juga ada yang pengusaha yang memang nakal," ungkap Ganjar ketika ditemui usai menjadi Narasumber pelatihan anti korupsi bagi pengusaha kelapa sawit di Maxhotels, Palembang, Kamis (13/6/2019).

Dikatakan Dosen UI tersebut, untuk mencegah praktik korupsi di kalangan pengusaha sawit, salah satunya dengan menciptakan iklim usaha yang bersih.

"Karena memang di satu sisi pengusaha seakan menjadi korban dari perilaku oknum pejabat. Tidak menutup kemungkinan juga ada yang pengusaha yang memang nakal," lanjutnya.

Memang pada dasarnya itikad baik pengusaha adalah membuka lapangan pekerjaan kepada karyawannya. Akan tetapi, jika itikad tersebut dilakukan dengan cara yang tidak benar secara hukum, maka akan memiliki efek yang beruntun terhadap karyawan, perusahaan, dan sistem ekonomi negara.

"Jika niat pengusaha dilakukan dengan baik maka tingkat kesejahteraan juga naik. Namun, yang kita sayangkan tidak sedikit pengusaha yang merasa apa yang selama ini dilakukan bukan kejahatan korupsi bahkan menganggap hal tersebut merupakan risiko usaha dan sesuatu yang wajar dalam usaha," tuturnya.

Ia berkesimpulan kebanyakan pelaku bahkan tak tahu apa yang dilakukan itu adalah kejahatan korupsi. "Maka itu hanya 3 hal yang bisa menekan angka korupsi yakni, menindak, mencegah dan mendidik," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua GAPKI Sumsel Harry Hartanto mengungkapkan secara gamblang sesuai dengan pasal yang dijabarkan telah menghadapkan pengusaha dengan soal perizinan dan pemerintahan.

"Untuk mencegah kerawanan praktik korupsi itu kita berusaha memberikan pengetahuan kepada anggota GAPKI," terang Harry.

Menurutnya, membuat lingkungan perusahaan yang bersih tidak terlalu sulit jika semua penyelenggara meningkatkan kejujuran.

"Kita tak bisa menyebutkan tinggi rendahnya potensi, karena di dalam perusahaan ada biaya yang resmi dan tidak resmi menyangkut perizinan. Selain itu, kita harapkan juga dan terpenting adalah tingkat kepatuhan anggota terhadap aturan," pungkasnya

Reporter : Rachmad Kurniawan Editor : M.Rohali 103