Berita :: GLOBALPLANET.news

Suasana sidang lanjutan terhadap terdakwa lima Komisioner KPU Kota Palembang atas perkara dugaan menghilangkan hak suara warga, sudah memasuki sidang yang ketiga di Pengadilan Negeri (PN) Palembang. (Foto: Rachmad Kurniawan)

10 Juli 2019 06:14:21 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Sidang lanjutan terhadap terdakwa lima Komisioner KPU Kota Palembang atas perkara dugaan menghilangkan hak suara warga, sudah memasuki sidang yang ketiga di Pengadilan Negeri (PN) Palembang. Sejumlah saksi ahli telah dihadirkan, baik saksi ahli yang memberatkan mapupun yang meringankan.

Pada persidangan yang digelar Selasa (9/7/2019)sore, saksi ahli peringan yang diajukan tim hukum KPU Palembang telah dihadirkan dihadapan majelis hakim. Saksi ahli peringan tersebut salah satunya Nur Syarifah selaku Kepala Biro Teknis Sekretariat Jenderal KPU RI.

"Secara regulasi, yang namanya pemungutan suara lanjutan (PSL) bisa dilakukan apabila ketika proses pemungutan suara terjadi gangguan atau kerusuhan. Untuk melakukan PSL ada beberapa tahapan juga," ungkap Syarifah usai menjalani sidang.

Ia menuturkan, jika penghentian pemungutan suara harus dilakukan berdasarkan situasi dan menjadi tanggung jawab KPPS. Contohnya, pada saat pemungutan suara TPS kehabisan surat suara, dari situ bisa dilakukan penundaan untuk disiapkan kembali logistiknya.

"Pada kejadian seperti ini, KPPS koordinasi dengan pengawas TPS untuk kemudian melaporkan ke KPU Palembang melalui PPK. Jika sudah dapat surat, KPU Palembang turun tangan dan memverifikasi masalah tersebut agar bisa menetapkan FK penundaan pemungutan suara dan menetapkan kapan PSL digelar," tuturnya.

Ia menganalogikan, misal PPK dan PPS sudah berusaha mencari surat suara, justru pemilih yang tidak sabar sehingga pemilih merasa sudah pasrah dan merelakan hak suaranya tak digunakan.

Syarifah mengaku tidak tau persis untuk mengomentari dari apa yang direkomendasikan Bawaslu Palembang kemudian sebagian tidak dilaksanakan oleh KPU.

"Yang sangat tahu adalah KPU Palembang dan KPPS yang pasti mengerti kenapa sebagian rekomendasi tidak dijalankan. Jelas jika kotak suara sudah direkap tidak ada lagi penundaan," tutupnya.

Selain mendengarkan ketarangn saksi ahli yang meringankan, Saksi ahli yang memberatkan juga dihadirkan salah satunya Ahli Hukum Pidana Unsri, Sri Sulastri yang menyatakan, jika surat pernyataan yang dibuat oleh KPU Palembang pada dasarnya tidak sah. Hal ini mengingat, surat tersebut tidak mengatur mengenai objek, dasar dan keterangan hukum pengingat.

“Saya menilai surat pernyataan itu salah, dan tidak jelas. Bagaimana objek dan apa akibat (kausal) penyertaan surat tersebut diterbitkan KPU Palembang,” terangnya di muka persidangan, Selasa sore.

Apalagi, ditemukan beberapa surat pernyataan yang ditulis tangan dan terdapat coretan. Dia menjabarkan, surat itu dibuat sebagai keterangan pelaksanaan pemilihan yang berlangsung lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun dalam surat tersebut tidak dijelaskan jenis pemilihan apa yang dikatakan berlangsung lancar, apakah pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, atau legislatif (perwakilan rakyat) atau perwakilan daerah.

“Dengan ketidakjelasan pemilihan berlangsung lancar, maka surat pernyataan tidak bisa mewakili pelaksanaan keseluruhan saat kekurangan logistik berlangsung,” terangnya.

Selain itu, surat keterangan itu dibuat oleh seorang KPPS setingkat TPS yang diberikan oleh PPS di tingkat kelurahan dengan arahan KPU Palembang. Sehingga, kata Sri, apakah keputusan Ketua KPPS yang membuat surat pernyataan bisa mewakili para pemilih yang berada di TPS tersebut. Surat pernyataan juga tidak menjelasakan seberapa banyak pemilih yang menyatakan pemilu lancar, dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Isi surat yang menyatakan jika pemilihan berlangsung lancar itu kan subjektif KPPS, terutama ketua, apakah menggambarkan kondisi sesungguhnya. KPPS hanya diminta menulis dan menandatangani saja,” sambung dia.

Sehingga tidak tepat, Sri menambahkan jika surat pertanyaan tersebut menyatakan tidak perlu melakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan pada Pemilu 2019 terutama pemilihan presiden (Pilpres). “Tidak tepat, sehingga bisa dianggap surat pernyataan tersebut seharusnya tidak ada, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum,” pungkasnya.

Atas hal ini juga, menurut dia, muncul kesan adanya kelalaian yang berimbas pada kesengajaan menghilangkan hak suara pemilih pada 17 April hingga diberlangsungkannya pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan. “UU Pemilu ini baru dan mengalami revisi sebelumnya. Pasal 510 UU Pemilu tertahun 2017 ini, mengikat pelaksana lebih profesional dan tidak menyalahkan kewenangan,” pungkasnya.

Menanggapi kesaksian ahli ini, Kuasa Hukum Terdakwa, Mualimin Pardi menilai surat pernyataan yang dibuat KPPS merupakan bagian dari proses verifikasi dan identifikasi permasalahan yang dilakukan KPU Palembang terhadap penyelenggaraan pemilu di TPS yang bersangkutan. “Surat ini menjadi dasar KPU mengenai kondisi TPS setempat,” ujarnya.

Untuk diketahui, kelima komisioner KPU Palembang yang menjadi terdakwa yakni Ketua KPU Palembang, Eftiyani, empat komisioner lainnya, Alex Berzili, Syafarudin Adam, Abdul Malik, dan Yetty Oktarina. Kelimanya terjerat pasal 510 UU nomor 7 tahun 2017 mengenai Pemilu jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman kurungan dua tahun penjara dan denda Rp24juta.

Reporter : Rachmad Kurniawan Editor : M.Rohali 63