Berita :: GLOBALPLANET.news

Kuasa Hukum Pemkot, Mudjiono didamping Yulison Amprani membacakan replik penggugat atas esepsi tergugat disampaikan kepada majelis hakim pada sidang lanjutan gugatan Mantan PJ Wako di PN Prabumulih. (Foto: Ist)

10 Juli 2019 11:19:45 WIB

PRABUMULIH, GLOBALPLANET - Sidang gugatan terhadap Mantan Penjabat Walikota (Pj Wako), H Richard Chahyadi AP MSi oleh 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah kota (Pemkot) kembali digelar, di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN), Selasa (9/7/2019).

Sidang lanjutan tersebut, masih diketuai Hakim AA Oka PB Gocara SH MH didampingi Hakim Anggota, Yudi Darma SH MH dan Dendy Firdiansyah SH, kemarin beragendakan pembacaan replik gugatan oleh Kuasa Hukum Pemkot, Yulison Amprani SH dan Mudjiono SH.

Ketika dimintai keterangannya soal replik pengugat terhadap esepsi tergugat, Rabu (10/7/2019) Yulison mengungkapkan, kalau esepsi tergugat yang disampaikan Kuasa Hukum Tergugat, M Redho Junaidi SH MH kepada hakim di sidang salah tafsir.

Menurut pria disapa Icon, kalau gugatan yang dilakukan terhadap Mantan PJ Wako sudah tepat dan berdasar. "Kita meminta majelis hakim sidang gugatan tersebut, menolak seluruhnya esepsi yang disampaikan kuasa hukum tergugat. Khususnya, dalil-dalil yang ada di esepsinya. Karena, esepsi disampaikan tidak tepat alias salah tafsir," ujar kepada globalplanet.news.

Lanjutnya, gugatan yang disampaikan tetap pada pendirian sebelumnya. Terkait soal gugatan menyasar personal Mantan PJ Wako, error in personal karena adalah digugat merupakan Mantan PJ Wako, waktu itu dijabat H Richard Chahyadi AP MSi.

"Salah tafsirnya dimaksud personel, waktu itu perbuatan melawan hukum dilakukan H Richard Chahyadi AP MSi baik secara personal dan juga jabatan. Ketika itu, ia sedang menjabat Pj Wako," terang Icon.

Apalagi, kata dia, akibat kebijakan salah, karena sepihak dan tanpa persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sementara ia tidak punya wewenang melakukan mutasi, karena ia berstatus Pj Wako.

"Kebijakan salah tersebut, menyebabkan kerugian kepada 21 ASN terkena kebijakannya. Baik, secara materil dan imateril. Materil, terpaksa mengembalikan uang ke negara. Karena, mutasi dilakukan melanggar aturan dan ilegal. Lalu, imateril atas kebijakan tersebut sejumlah pejabat yang dibangku panjangkan atas kebijakan tersebut, membuat malu keluarga," beber pria berkacamata ini.

Sebutnya, proses sidang replik ini sendiri berlangsung sekitar setengah jam. Dan, replik tersebut selain dibacakan sudah disampaikan kepada majelis hakim. "Sidang selanjutnya beragendakan duplik dari tergugat, dijadwalkan pada Rabu mendatang (18/7/2019)," akunya.

Sementara itu, Kabag Hukum dan Perundangan-Undangan (UU), Sanjay Yunus SH MH melalui Kasubag Penyuluhan dan Bantuan Hukum HAM, Wiwik Liswati SH dikonfirmasi membenarkan hal itu.

Ia pun hadir dalam setiap sidang tersebut, dan mengakui kalau kuasa hukumnya meminta agar majelis hakim menolak, seluruh esepsi yang disampaikan kuasa hukum tergugat.

"Apa yang disampaikan kuasa hukum kita, sudah tepat. Esepsi yang disampaikan kuasa hukum tergugat, memang salah tafsir. Apalagi, kebijakan yang dilakukan Mantan PJ Wako, tidak hanya pada jabatan saja melekat. Tetapi, juga personalnya," terang Wiwik.

Sehingga, kata dia, wajar 21 ASN meminta pertanggung jawaban mantan PJ Wako, tidak hanya secara jabatan tetapi juga personal. "Apalagi, kerugian sudah dirasakan jelas oleh ASN terkena mutasi. Beberapa diantaranya, harus mengembalikan uang ke negara. Juga menahan malu, dampak dimutasi tanpa jabatan," tandasnya.

Ketua PN, AA Oka PB Gocara SH MH dikonfirmasi melalui Humas, Dendy Firdiansyah SH membenarkan, soal replik disampaikan kuasa hukum pengugat. "Esepsi sudah disampaikan, replik juga sudah. Majelis hakim menunda sidang gugatan dan dilanjutkan pada Rabui mendatang, 18 Juli. Sidangnya beragendakan pembacaan duplik dari tergugat," ucapnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Tergugat, M Redho Junaidi SH MH mengungkapkan, gugatan error in persona. Karena, seharusnya digugat adalah wako disebabkan menerbitkan SK adalah atas nama jabatan wako.

"Gugatan kabur dan tidak jelas, karena petitum gugatan tidak ada menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Perkara aquo adalah kewenangan absolut PTUN, karena yang dipermasalahkan adalah SK pejabat  dan mengenai ganti rugi akibat dari suatu SK pejabat TUN adalah ranah dari PTUN," terangnya.

Lanjut Redho, perkara aquo adalah kewenangan kompetensi relatif PN Sekayu. Karena domisili tergugat sehari- hari di Sekayu dan hal tersebut diketahui oleh penggugat sebagaimana tertera dalam gugatannya.

"Gugatan diajukan oleh 2 orang kuasa hukum diduga ilegal, karena ada 2 dari PNS Pemkot sebagai kuasa hukum. Padahal mereka bukan advokat dan para penggugat mengajukan gugatan atas nama pribadi buka  atas nama jabatan," bebernya.

Ungkapnya, tergugat pribadi tidak ada hubungan hukum dengan perkara aquo. "Berdasarkan hal diatas, tergugat memohon kepada majelis hakim. Agar gugatan pengugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima," rincinya. 

Reporter : Hardoko Susanto Editor : Zul Mulkan 62