Berita :: GLOBALPLANET.news

Kepala Kantor Ombudsman RI perwakilan Sumsel, M Adrian Agustiansyah didampingi Asisten Ombudsman, Agung. (Foto: Dok/Rahmad Kurniawan)

11 Juli 2019 18:56:00 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Peraturan daerah Kota Palembang nomor 84 tahun 2018 mengenai pajak restoran dan warung makan yang dibungkus dikenai pajak 10 persen mendapat respon dari Ombudsman Sumsel. Pemkot dinilai harus dapat mengklasifikasi pedagang dan mencegah kebocoran pajak.

Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah mengatakan, Pemerintah Kota Palembang harus melihat lagi klasifikasi pedagang atau pengusaha maupun pembeli yang dikenai pajak. "Saya pikir pemerintah bisa lebih pahamlah mana tempat yang bisa dikenakan pajak apalagi menyangkut pajak hotel dan restoran. Tak mungkin orang yang jualan di emperan dikenai pajak 10 persen untuk setiap bungkus," ujar Adrian ketika dikonfirmasi, Kamis (11/7/2019).

Ombudsman menilai langkah Pemkot Palembang dengan menempatkan tapping box adalah yang harus didukung. Ombusman bahkan berharap agar dapat diperbanyak tapping box tersebut, sehingga tidak ada kebocoran dari pajak 10 persen yang disetor oleh pedagang.

"Jangan sampai konsumen bayar tapi yang disetor oleh pedagang ke Dinas/instansi terkait hanya beberapa persen. Ini juga kami ikut mengawasi, masing-masing restoran jika dikasih tapping box sudah jauh mengurangi pajak yang tidak dibayarkan. Misal suatu kasus restoran yang biasa bayar pajak sebulan Rp1 juta setelah pasang tapping box malah menjadi Rp2 juta," tuturnya.

Lanjut Adrian, nasib pedagang pecel lele di pinggir jalan bergantung kepada kebijakan pemkot dalam mengklasifikasi restoran mana yang layak kena pajak 10 persen. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penghasilan penjual pecel lele ini cukup besar. "Tinggal Pemerintah Kota Palembang secara teknis menentukan langkah-langkahnya," tutup Adrian.

Reporter : Rachmad Kurniawan Editor : Zul Mulkan 145