Berita :: GLOBALPLANET.news

(Foto: Eko Saputra)

30 Juli 2019 11:58:33 WIB

OKI, GLOBALPLANET - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel mengaku belum menganggarkan dana untuk pelantikan DPRD terpilih Periode 2019-2024. Padahal, pelantikan dewan hasil pemilu 2019 dilakukan Oktober mendatang.

Sekretaris Dewan, Nila Utami melalui Kasubag Humas DPRD Hadi Zainal ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu berdalih pihaknya masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dulu. 

Menurut Hadi, pihaknya belum mempersiapkan terkait pelantikan yang diperkirakan akan berlangsung bulan Oktober mendatang, sesuai dengan masa jabatan anggota dewan.

"Belum ada masuk penganggaran, kita masih menunggu keputusan MK. Anggarannya belum ada," ujarnya beberapa waktu lalu.

Meskipun begitu, menurutnya anggaran pelantikan masuk pos anggaran Rapat Paripurna. Sedangkan terkait pengadaan konsumsi, pakaian dan pin bagi dewan terpilih, Hadi mengaku belum mengetahui pasti dana yang dibutuhkan bagi perhelatan ini.

"Kalau dana pelantikan sama seperti rapat paripurna biasa, sedangkan untuk pengadaan lainnya silahkan menghubungi masing-masing (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  langsung," terangnya.

LSM Transparansi Akuntabilitas Anggaran Publik OKI Pipin Juniar menyangsikan pernyataan dari Setwan. Menurutnya, seharusnya mereka lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait anggaran.

"Kalau memang tidak dianggarkan, lalu pelantikan dewan nanti menggunakan dana darimana. Apalagi pelantikan ini bukan sifatnya insidentil seperti bencana alam tanpa direncanakan," jelasnya Selasa (30/7/2019).

Pipin menilai sikap tertutup Setwan justru menimbulkan berbagai spekulasi yang belum tentu mendekati kebenaran. Bola liar ini justru merugikan Setwan ini sendiri. "Bagian Kehumasan seharusnya menguasai informasi terkait seluruh data yang diperlukan publik," terangnya.

Dampaknya, masyarakat merespon negatif terkait hal ini. Ia malah menuding sikap ini menciptakan kecurigaan terkait penggunaan anggaran ini. "Tidak mesti terjadi jika penyelenggara negara yang menggunakan anggaran pemerintah menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat. Kenapa harus ditutupi," tegasnya.

Dirinya membeberkan, dana itu pasti ada, lengkap dengan perincian biaya, dari biaya paling kecil hingga pembiayaan besar. 

Dirinya mengimbau kondisi tersebut haruslah dibeberkan atau diinformasikan kepada publik, mulai dari sumber hingga penggunaan anggaran.

"Sebenarnya masalah ini tidak terlalu harus dilebih-lebihkan, akan tetapi bagaimana cara Setwan menjelaskannya yang akhirnya menuai polemik," ungkapnya. 

Reporter : Eko Saputra Editor : Zul Mulkan 440