Berita :: GLOBALPLANET.news

23 organisasi perangkat daerah melakukan penandatangan kontrak. Kegiatan ini dilakukan untuk mendongkrak PAD PALI, Kamis (14/8/2019)/(FOTO: EKO JURIANTO)

14 Agustus 2019 16:53:00 WIB

PALI, GLOBALPLANET - Demi optimalisasi pendapatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) disektor pajak, pemerintah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak pusat, daerah dan retribusi antara kantor pelayanan pajak dengan pemerintah Kabupaten PALI.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruangan rapat Pemda PALI tersebut disaksikan langsung oleh Bupati PALI, Ir H Heri Amalindo MM, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PALI Syahron Nazil SH, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan kantor pelayan pajak praram Prabumulih, Rabu (14/8/2019)

Menurutnya, kegiatan tersebut tentunya akan mengerucut pada perolehan daerah disektor pajak meningkat, serta pengoptimalan pendataan potensi pajak. Dan untuk di Kabupaten PALI ada 23 OPD yang menandatangani kerjasama dengan kantor pelayanan pajak pratama.

"Ada 23 OPD PALI yang menandatangani kerhasama ini, tujyannya ialah untuk mengoptimalkan pendataan potensi pajak, sekaligus memaksimalkan penerimaan pajak untuk kabupaten PALI. Dengan kerjasama ini diharapkan kegiatan dalam tugas fungsi OPD yang ada atau berpotensi penerimaan pajak, kita harapkan lebih maksimal," Jelas Sekda Rabu (14/8/2019)

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), Kabupaten PALI di akui Sekda sebelumnya masih terkesab biasa saja dalam pengurusan potrnsi pajak. Namun, diharapkannya saat ini harus luar biasa dalam pengumpulan uang negara tersebut.

"Kalau dulu belum jelas data potensi pajak, karena memang masih terkait baru terbentuknya sebagai DOB, srkarang kuta harus hitung betul, berapa potensi penerimaan dan potensi pajaknya, kita perhitungkan benar-benar berapa keuntungan untuk daerah," bebernya

Pada dasarnya, lanjut Sekda, penetapan pajak tidak dibebani pada pengusaha, karena pajak dibebani pada konsumen.

"Jadi sangat ironis jika pengusaha terutama di Kabupaten PALI tidak mau membayar pajak padahal dirinya juga ikut menikmati hasil bajak tersebut. Mulai saat ini, kita akan hitung benar pajak usaha yang ada di PALI melalui Bapenda, yang tujuannya untuk pembangunan," katanya.

Sementara, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, Drs Hasanudin, menegaskan jika pertemuan tersebut adalah bentuk koordinasi antara kantor pelayanan pajak sebagai instansi vertikal, bekerja sama dengan OPD yang ada di Kabupaten PALI untuk pengolahan pajak.

"Tentunya untuk meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten PALI, melalui penanggulangan pajak, baik pajak daerah maupun pusat. Kita kumpulkan uang negara tentunya untuk pembangunan di masyarakat," ungkapnya

Ia menyebut jika kegiatan seperti ini sudah berjalan sejak tahun sebelumnya.

"Kita sudah kerjasama dari tahun-rahun sebelumnya, karena saat ini sudah diawasi KPK maka dilakukan secara tertulis. Tujuan baik sama-sama mengawasi uang negara," pungkasnya.

Reporter : Eko Jurianto Editor : AT Alam 224