Berita :: GLOBALPLANET.news

18 September 2019 15:02:00 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagian besar terjadi di lahan kosong menimbulkan tudingan ulah korporasi, terutama sawit, untuk lahan perkebunan baru. Padahal, sejak 2011, pemerintah tidak mengeluarkan izin atau penundaan pemberian izin baru.

Hal ini ditegaskan Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Edy Martono dalam program ILC yang ditayangkan tvone, Selasa (17/9/2019) malam. Setelah menjelaskan tentang data bahwa karhutla sebagian besar terjadi di luar lahan konsesi, Edy mengingatkan, bahwa dari tahun 2011 pemerintah telah mengeluarkan Inpres nomor 10 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

“Di mana setiap 2 tahun Inpres ini diperpanjang dan pada tahun 2018 dikeluarkan kembali Inpres nomor 8 tentang moratorium sawit dan diperkuat lagi dengan Inpres nomor 5 tahun 2019 bahwa tidak diperbolehkan lagi menerbitkan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit,” ujarnya sekaligus menjawab tudingan lahan bekas karhutla akan dijadikan perkebunan baru sawit yang dilontarkan banyak pihak.

Kemudian sambungnya, berdasarkan laporan dari daerah, kebakaran terjadi di empat perusahaan anggota Gapki. Di mana di lahan yang terjadi kebakaran tersebut juga ada tanaman yang terbakar. “Kami meyakini bahwa perusahaan-perusahaan anggota kami itu sudah melakukan pencegahan, dan tidak mungkin membakar, karena investasinya Rp70 juta (perhektare). Artinya tidak mungkin bahwa perusahaan yang tadi tanaman yang terbakar itu malah membakar aset atau mesin produksinya,” katanya.

Menjawab kecurigaan tidak ada upaya korporasi sawit mencegah karhutla, Edy menegaskan bahwa Gapki tidak mentoleransi anggota yang sengaja membakar untuk pembukaan lahan dan Gapki sangat mendukung penegakan hukum. Namun perlu dilihat dengan jernih dan objektif apakah perusahaan sebagai korban atau memang sebagai pelaku. Itu yang harus benar-benar dilihat dengan jernih karena selama ini kebakaran yang terjadi di areal konsesi perusahaan disalahkan, karena tidak dapat mengamankan lahan konsesi.

Dalam pasal 88 UU 32 Tahun 2009 di mana setiap orang yang tindakan atau usahanya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup mutlak bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Hal ini memunculkan strict liability, jadi tanpa pembuktian pokoknya, begitu di situ ada api, salah.

“Nah ini yang kami juga mohon agar benar-benar ada keadilan. Kebakaran ini bukan hanya terjadi di lahan konsesi dan perusahaan yang disegel, termasuk lahan konsesi restorasi ekosistem yang dikelola seperti di gunung Merbabu, Gunung ceremai dan beberapa lahan Taman Nasional. Artinya kondisi cuaca yang ekstrem seperti ini kebakaran bisa terjadi di mana saja termasuk lahan WWF. Apakah WWF membekar, saya kira tidak,” tandasnya.

Reporter : globalplanet Editor : Zul Mulkan 394