Berita :: GLOBALPLANET.news

19 September 2019 10:51:00 WIB

JAKARTA, GLOBALPLANET - Karhutla memicu bencana kabut asap yang membuat resah dan menjengkelkan semua pihak. Luapan keresahan menjalar dipicu diduga gagalnya pencegahan hingga tudingan korporasi menghemat biaya investasi pembukaan lahan.

Ketua Bidang Komunikasi Gapki Tofan Mahdi dalam dialog Metro Pagi PrimeTime, Kamis (19/09/19) tadi pagi, mengatakan perbuatan membakar atau mengakibatkan lahannya terbakar adalah perbuatan bunuh diri dan konyol.

“Kita harus bisa mendudukkan persoalan ini secara objektif apakah benar bahwa ada kesengajaan dari korporasi untuk melakukan pembakaran lahan. Menurut saya kalau masih ada korporasi yang berani membuka lahan dengan cara membakar itu adalah bunuh diri, adalah konyol karena semua regulasi di Indonesia tidak memungkinkan untuk itu,” ujarnya menjawab pertanyaan mungkinkah korporasi membukan lahan dengan membakar.

Apalagi, sambung Tofan, industri sawit saat ini banyak mendapat sorotan dari dunia internasional termasuk Uni Eropa. Dengan demikian, produsen sangat ingin menegakkan komitmen Indonesian sustainable palm oil. “Perusahaan – perusahaan juga (ingin) menunjukkan komitmen pada dunia,” kata Vice President of Communications PT Astra Agro Lestari.

Terkait ratusan tersangka perorangan dan enam korporasi, Tofan menyatakan, berdasarkan banyak laporan dari daerah, seringkali terjadi kebakaran di luar atau di samping konsesi yang kemudian menjalar ke dalam konsesi. “Korporasi sudah melakukan upaya pencegahan misalnya dengan membentuk ratusan desa siaga api. Dan di asosiasi (Gapki) anggota sangat ditekankan, saat ini ada beberapa korporasi besar yang memiliki departemen untuk mencegah dan mengantisipasi ini,” katanya.

Sebelumnya, Tofan mengawali penjelasannya dengan ungkapan prihatin dan sedih atas apa yang menimpa saudara-saudara di Sumatera dan beberapa provinsi di Kalimantan. “Kami mewakili pelaku usaha sawit yang tergabung dalam Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) menyampaikan rasa sedih dan prihatin atas musibah kebakaran lahan dan asap yang menimpa Saudara-Saudara kita di Sumatera dan Kalimantan. Para anggota GapkiI yang telah membentuk hampir 600 Desa Peduli Api sejak tahun 2015 terus dan selalu siap membantu pemerintah dalam upaya mengatasi musibah kebakaran dan asap saat ini,” katanya.

Tofan mengungkapkan bahwa sejak 2011 sudah ada moratorium pembukaan lahan kelapa sawit. Praktis sudah tidak ada lagi ekstensifikasi lahan. Tidak ada perusahaan yang membuka lahan baru untuk menanam kebun kelapa sawit. “Indonesia ini sudah 14 juta hektare dan terus kemudian pemerintah sejak 2011 sudah melakukan moratorium dan itu diperpanjang selama 2 tahun. Bahkan di tahun 2019 kebijakan moratorium itu dibuat permanen,” tandasnya dalam dialog yang juga menghadirkan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedy Prasetyo.

Lalu kenapa kebekaran masih terjadi, Tofan menjawab dengan memaparkan data NGO internasional, global forest watch, bahwa titik api tersebar. Selain di Sumatera dan Kalimantan, kebekaran terluas terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Di NTT tidak ada sawit, di Sumatera Utara itu tidak ada titik api padahal di sana semua arealnya menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, kebakaran itu hanya 11 % di konsesi, 15% HTI dan 50% di luar konsesi,” rincinya.

“Dalam undang-undang lingkungan hidup kalau nggak salah di pasal 69 ayat 2 di situ disebutkan bahwa memang ada ruang bagi masyarakat untuk boleh membakar sampai 2 hektar, dengan pertimbangan kearifan local. Menurut kami apakah perlu untuk dikaji ulang,” pungkasnya.

Sementara pembicara lain, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetio mengatakan, untuk tersangka perorangan cukup kuat dugaan melakukan pembakaran secara sengaja. Namun untuk beberapa tersangka korporasi, terus dilakukan investigasi di lapangan dan proses pembuktian secara ilmiah, nantinya akan diketahui apakah sengaja atau karena kelalaian.

“Cukup banyak regulasi yang bisa kita kenakan baik dengan itu undang-undang kehutanan undang-undang perkebunan. Untuk sanksinya kalau misalnya dia terbukti dan ada sanksi administrasi dan bisa digugat perdata oleh kementerian lingkungan hidup,” katanya.

Reporter : globalplanet Editor : Zul Mulkan 176