Berita :: GLOBALPLANET.news

(Foto: Ist)

19 September 2019 11:15:00 WIB

JAKARTA, GLOBALPLANET - KPK menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap dana hibah KONI. Dalam sejumlah sidang sebelumnya nama Imam Nahrawi telah disebutkan.

Menanggapi status tersangka ini, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Imam Nahrawi otomatis harus mundur dari jabatan Menpora karena ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK. "Iya secara otomatis (mengundurkan diri), diminta tidak diminta secara otomatis itu," ujarnya di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Menurut dia, Imam harus mencontoh langkah Idrus Marham yang mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial ketika mau dijadikan tersangka juga oleh KPK. Tentu, kasus Idrus tersebut menjadi yurisprudensi untuk Imam. "Iya ada yurisprudensi ya, paling tidak itu secara otomatis (mundur)," ujarnya dikutip Inilah.

Namun demikian, Ngabalin mengatakan untuk reshuffle posisi menteri tentu menjadi hak prerogratif Joko Widodo (Jokowi) selaku Presiden Republik Indonesia mengingat Imam yang menjadi salah satu menterinya dijadikan tersangka oleh KPK.

"Kalau itu tentu menjadi hak prerogatif presiden, seperti apa nanti tentu Bapak Presiden yang memiliki kewenangan terkait dengan penetapan tersangka Pak Imam Nahrawi. Kewenangan ini menjadi hak prerogatif presiden, itu kita belum tahu," jelas dia.

Menpora dijerat usai KPK mengembangkan kasus tersebut. Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya.

Miftahul Ulum merupakan asisten pribadi Menpora. Miftahul sudah lebih dulu ditahan KPK sejak awal bulan September 2019. Kasus dugaan suap ini merupakan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Pada kasus awal, KPK menjerat 5 tersangka, yaitu Ending Fuad Hamidy, Johnny E Awuy, Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto.

Atas perbuatannya, Imam diganjar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau pasal 11 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reporter : globalplanet Editor : Zul Mulkan 133