Berita :: GLOBALPLANET.news

09 Oktober 2019 18:22:23 WIB

MEDAN, GLOBALPLANET - PT Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero), dua badan usaha milik negara (BUMN) telah dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pelaksana kerja sama operasional (KSO) dalam penerapan kebijakan post border atau pos perbatasan untuk melakukan pemeriksaan barang impor dengan baik.

Karena itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartisto Lukita memberi warning atau mengingatkan kedua BUMN itu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh Presiden Jokowi.

Kata Enggar, sebelum penerapan Post Border, Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi yang tegas kepada PT Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero). Dalam implementasi Post Border, keduanya ditunjuk sebagai pelaksana pemeriksaan dengan status KSO.

"Yang pertama, kalau (KSO) lambat kita denda dan kami cabut. Dan kalau salah, kami perkarakan," tegas Enggar, sebelum meresmikan Kantor Balai Pengawasan Tertib Niaga di Kota Medan, Rabu (9/10/2019).

Pemeriksaan terhadap produk impor seperti bahan baku, barang modal, baru dan tidak baru, katanya, harus dilakukan dengan cepat dan tidak boleh berbelit.

Dia menjelaskan, Post Border merupakan salah satu kebijakan relaksasi peraturan untuk menarik investasi dan mendorong ekspor. Ini merupakan kebijakan yang sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin meningkat.

Menurutnya, tida ada satu pihakpun yang tahu kapan perang dagang akan berhenti. Sebelumnya diprediksi ekonomi dunia dapat menjadi lebih baik mulai 2020, tetapi ternyata tingkat kerusakannya sudah meluas.

Ketidaksukaan Amerika terhadap produk China sudah begitu kuat, demikian pula sebaliknya. Dan bahkan sudah meluas sampai ke sumber daya manusia.

Pada universitas-universitas besar yang sebelumnya banyak memiliki mahasiswa dari RRT, kini sudah menurun drastis. Kemudian tensi antara Jepang dengan Korea juga masih tinggi, bahkan Amerika sekarang mengenakan tarif lagi kepada Uni Eropah.

Kondisi tersebut membuat negara-negara yang kelebihan pasokan akan mengalihkan pasar ekspor. Dan salah satu tujuan yang berpotensi menjadi pasar adalah negara-negara yang mempunyai penduduk yang besar.

"India sudah pasti, dan sudah mengambil beberapa langkah yang proteksionistis. Kemudian Amerika sebagai negara ketiga terbesar penduduknya di dunia dan keempat Indonesia," imbuhnya.

Namun, jika Indonesia tidak menyikapi dengan segera, maka akan kehilangan momentum dan perlambatan ekonomi akibat krisis akan melanda. Karena itu, lanjut dia, Indonesia harus mampu bersikap fleksibel untuk dapat menarik investasi dengan memberikan berbagai kemudahan.

Indonesia membuka diri melakukan perjanjian perdagangan supaya bisa mudah menjual. Namun di sisi lain Indonesia pun harus bisa menerima kenyataan akan potensi masuknya barang haram.

"Konsekuensi dari ini (Post Border), penyelundupan meningkat tajam," ujarnya.

Post Border berpotensi membuat banjirnya barang-barang impor, termasuk yang tidak semestinya. Apalagi dengan 12 digit dari 18 digit HS Code, seringkali dimanfaatkan importir memasukkan barang di luar ketentuan.

"Itulah mengapa KSO harus jeli, harus cermat, tidak kaku tetapi harus betul-betul harus terlatih," kata Enggar.

Reporter : Hendrik Hutabarat Editor : M.Rohali 48