Berita :: GLOBALPLANET.news

Sat Binmas Polres OKU Timur lakukan Sosialisasi Tengtang Pungli di sekolah, Kamis (31/10/2019). (Foto: Dadang Dinata)

31 Oktober 2019 15:07:00 WIB

OKUT, GLOBALPLANET - Polres OKU Timur melalui Sat Binmas terus gencar melakukan sosialisasi tentang larangan Pungutan Liar (Pungli) sesuai Keppres No 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih Pungli. Kali ini zosialisasi juga dilakukan ke aejumlah sekolah untuk meningkatkan pemahaman Kepsek dan guru tentang larangan Pungli.

Kapolres OKU Timur AKBP Erlin Tangjaya, SH, SIK, Kasat Binmas AKP Fauzi Saleh SH, pada Kamis (31/10/2019) mengatakan, Sat Binmas melakukan sosialisasi tentang bahaya Pungli yang berlangsung di SD Negeri 20 Martapura. Kegiatan ini diikuti  Kepala SD dan SMP dari empat kecamatan, diantaranya Kecamatan Martapura, Bunga Mayang Jaya Pura dan Madang Suku III.

Pungli tentang biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. “Larangan Pungli sesuai Permendikbud No 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar,” ungkapnya.

Kebanyakan Pungli dilakukan oleh pejabat maupun aparat. Pungli juga dapat diartikan segala bentuk pungutan yang tidak resmi tidak memiliki landasan hukum. “Pungli merupakan tindakan pemerasan sedang dalam hukum pemerasan merupakan tindakan pidana melanggar hukum,” imbuhnya.

Biaya tambahan di sekolah merupakan Pungli karena biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan oleh orang tua siswa karena sudah dapat subsidi dari pemerintah, banyak pungutan di sekolah seolah-olah dilegalkan karena sudah mengatas namakan komite sekolah.

Diantaranya biaya formulir, jual beli bangku sekolah, biaya seragam sekolah, sumbangan siswa baru, LKD dan modul pengadaan, biaya les tambahan, biaya praktikum, biaya ekstrakurikuler, iuran kebersihan dan keamanan, biaya study tour, biaya kelulusan, sumbangan, pembangunan, SPP, dan iuran Pramuka.

Komite sekolah harus sesuai Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Sanksi hukum Pungli di sekolah bisa dikenakan pasal korupsi UU No 20 tahun 2001 pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemerasan pasal 368 KUHP.

“Jika pelaku merupakan PNS dikenakan pasal 423 KUHP ancaman 6 tahun tindak pidana ancaman lebih besar pasal 12 e UU Tipikor ancaman hukuman empat tahun maksimal 20 tahun,” terangnya.

Sedangkan dana-dana yang rawan pungli, dana BOS, BOP PAUD, tunjangan profesi, tunjangan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, bos kesetaraan. “Solusi yang harus dilakukan, koordinasi dengan Diknas, Koordinasi dengan tim Saber pencegahan, melaksanakan koordinasi dengan komite sekolah dan dirapatkan bersama wali murid,” tambahnya.

Reporter : Dadang Dinata Editor : M.Rohali 517