Berita :: GLOBALPLANET.news

Ilustrasi pesta pemilihan umum Indonesia. (FOTO: IST)

13 November 2019 14:30:44 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk mengkaji ulang sistem Pemilihan Umum (Pemilu) mendapatkan respons dari Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Hal ini tujuannya agar menjadi pilihan terbaik bagi demokrasi di Indonesia.

Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat terkait wacana pengkajian pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung.

Menurutnya, baik pilkada langsung maupun tidak langsung memiliki dampak positif dan negatif. Namun, apapun keputusan dari pemerintah pusat temtunya yang terbaik bagi demokrasi di Indonesia.

"Saya serahkan keputusannya kepada pusat apakah nanti akan pilkada langsung atau tidak langsung yang akan diterapkan. Keputusannya itu nanti pasti menjadi pilihan terbaik untuk demokrasi Indonesia," kata Mawardi di Griya Agung, di Palembang.

Dirinya pun belum berani berkomentar terkait pilkada langsung atau tidak langsung. "Saya belum berani bicara, kita lihat nanti keputusannya," katanya.

Untuk diketahui, Mendagri, Tito Karnavian berencana untuk mengkaji ulang sistem pemilihan umum (pemilu) atau pilkada langsung karena berpotensi menimbulkan korupsi

Selain itu, biaua yang dikeluarkan juga tinggi sehingga menimbulkan niat negatif bagi kepala daerah yang terpilih.

"Saya tidak mau menuduh, tapi mungkin hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Reporter : Alwi Alim Editor : AT Alam 274