Berita :: GLOBALPLANET.news

Para wartawan peserta workshop berfoto bersama dengan pimpinan BPS Sumut seusai pembukaan acara. (Foto: Hendrik)

28 November 2019 15:12:00 WIB

DELI SERDANG, GLOBALPLANET - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 yang juga diikuti beberapa kabupaten dan kota di Sumut, membuat Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut waspada dan siaga.

Pilkada serentak akan dilakukan pada Juli 2020. Di saat yang sama, khususnya di akhir bulan, BPS Sumut bersama BPS di provinsi lain akan memggelar sensus penduduk atau yang dikenal dengan program SP 2020.

"Kita kan bekerja secara ilmiah dan independen. Kita tidak ingin pelaksanaan sensus penduduk nantinya dimanfaatkan oleh para konstentan pilkada untuk kepentingan politis mereka," ujar Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sumut, Muhamad Mukhanif.

Hal itu dikatakannya saat mendampingi Kepala BPS Sumut, Dr Syech Suhaimi SE MSi, dalam acara "Workshop Wartawan, Penguatan Publisitas Sensus Penduduk 2020" di Hotel Pancur Gading Resort, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, (27-30/11/2019).

Mukhanif mencoba mencontohkan sejumlah tindakan yang kemungkinan digunakan untuk kegiatan politis saat proses sensus penduduk dilakukan. 

Kata Mukhanif, proses pencatatan dalam sensus penduduk melibatkan warga sekitar, yang bisa jadi di saat yang bersamaan masuk menjadi anggota tim sukses salah satu calon kepala daerah (KDh). 

Pihaknya berupaya agar saat melakukan sensus, warga yang menjadi petugas sensus bekerja secara benar dan tidak memasukkan pesan-pesan tertentu di luar konteks sensus penduduk namun mengarah pada pendukungan ke calon KDh. 

"Karena itu kami akan melatih warga yang bertugas sebagai petugas sensus penduduk agar maksimal dalam bekerja," tambah Mukhanif.

Saat ditanya Globalplanet kemungkinan BPS Sumut bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk mencegah pemanfaatan sensus penduduk bagi kepentingan politis dalam pilkada, Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi menegaskan tidak menutup kemungkinan ide tersebut.

Kata Syech Suhaimi, pihaknya bisa saja menjajaki kemungkinan digelarnya penandatanganan Fakta Integritas dengan pemerintah daerah yang menggelar pilkada, Bawaslu, dan pihak lainnya.

Reporter : Hendrik Editor : Zul Mulkan 105