PALEMBANG, GLOBALPLANET - "Saya minta betul, saat evaluasi APBD nanti dilihat. Kalau tujuannya tidak sama, muaranya tidak sama untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumsel langsung coret saja," tegas HD saat membuka Rapat Koordinasi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)Provinsi Sumsel, di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu (26/2) siang.
Kabupaten/kota seperti itu perlu dibimbing agar belanja APBD-nya berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan di daerahnya. Sehingga berdampak pada penurunan inflasi secara keseluruhan di Sumsel yang masih di atas nasional.
"Ada beberapa daerah yang menonjol APBD-nya artinya benar belanja uangnya dengan tujuan utama menurunkan angka kemiskinan dengan begitu baik. Tapi ada juga yang tidak ada perubahan alias stag. Nah ini yang akan kita guide pembelanjaannya. Caranya apa melalui evaluasi APBD," katanya.
Rapat Hasilkan Rapat
Sementara itu terkait rapat high level meeting (HLM), gubernur menyampaikan beberapa hal. Diantaranya Ia mengingatkan agar rapat kali ini dapat menghasilkan rumusan pengendalian inflasi di Sumsel.
Kemudian tim juga perlu memikirkan antisipasi dampak virus korona yang melanda Cina terhadap komoditas impor Sumsel seperti bawang putih dan lainnya. "Saya tidak mau rapat ini hanya menghasilkan rapat lagi," tuturnya.
Meskipun saat ini Sumsel mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, namun Ia meminta TPID dan instansi terkait dapat menjaga kestabilan inflasi. Mengingat inflasi yang stabil dan cenderung rendah akan mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang baik dan berkelenjutan. Bahkan mendukung pertumbuhan usaha kecil menengah dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Kepala BI Perwakilan Sumsel Hari Widodo, Kepala BPS Sumsel Endang Triwahyuningsih, dan Kepala Biro Ekonomi Sumsel Aprian Jhoni.
