Berita :: GLOBALPLANET.news

Gubernur Sumsel Herman Deru (tengah) bersama unsur terkait seperti Dirjen Gakkum KLHK dan Kabareskrim.

10 Maret 2020 17:25:00 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Pihak terkait berkumpul dan membahas langkah-langkah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Mulai dari penyiapan anggaran, peralatan hingga penguatan penegakan hukum. Upaya masif dilakukan karena Karhutla mempengaruhi persepsi pasar global terhadap produk minyak sawit asal Indonesia.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, untuk mencegah Karhutla berulang di sembilan wilayah rawan di Sumsel, pihaknya sudah menyiapkan bantuan dana mencapai Rp37 miliar. Menurutnya, kebijakan anggaran hanya satu dari sekian banyak strategi yang sudah disiapkanmengantisipasi Karhutla. Strategi lainnya itu yakni membangun komitmen bersama gubernur, bupati, wali kota se Sumsel untuk bersinergi dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Kemudian membentuk tim terpadu pencegahan dan pengendalian Karhutla dengan SK Gubernur.

"Dan ini Saya tantang Kabupaten kota saya sediakan uang Rp5 miliar. Tapi kegunaannya untuk apa saya tunggu. Ini saya gelontorkan untuk pencegahan Karhutla," ujar Deru dalam pertemuan di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (10/3/2020).

Mekanismenya jelas HD, sembilan kabupaten tersebut harus mengajukan dulu dan akan diverifikasi oleh tim khusus. Misalnya alat-alat apa saja yang akan mereka beli untuk pencegahan Karhutla atau kegiatan apa yang akan mereka gelar di wilayah masing-masing. Dari pengajuan itu akan diverifikasi lagi mana saja yang menjadi prioritas. "Pagunya saya siapkan Rp5 miliar," katanya.

 

Komitmen Bersama Perusahaan Perkebunan

Agar Karhutla tidak terjadi lagi tahun 2020 ini, sejumlah strategi lain juga dilakukan yakni dengan melaksanakan evaluasi ketaatan dan membangun komitmen tiap unit usaha sektor perkebunan. Serta menetapkan status siaga lebih awal sesuai perkembangan cuaca sesuai BMKG dengan pembentukan satgas. " Ada juga pembuatan sodetan sungai di wilayah Ogan Ilir," tambahnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa penegakan hukum ini bagian kerjasama pihaknya dengan instrumen lain untuk menjaga bangsa ini. "Presiden sering ingatkan kita soal upaya pencegahan dan penegakan hukum secara tegas yang harus dilakukan baik secara adminiatratif, perdata atau pidana," jelasnya.

Upaya ini bisa juga berguna untuk pengingat semua pihak bahwa sebentar lagi Indonesia akan menghadapi Karhutla, termasuk menyiapkan pencegahannya sejak dini. "Jika tidak ada upaya pencegahan dan perubahan prilaku. Kami akan lakukan tindakan tegas baik pada masyarakat maupun koorporasi yang tidak bertanggungjawab sebabkan Karhutla. Makanya Kami gembira sekali bagaimana Gubernur Sumsel peduli dan mau mendorong Bupati / Walikota mengantisipasi ini," ujarnya.

 

Pengaruhi Persepsi Global Terhadap Minyak Sawit Indonesia

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa kerugian yang diakibatkan Karhutla sepanjang tahun 2019 mencapai Rp72,95 triliun. Bukan itu saja, Karhutla juga bahkan diprediksi mengganggu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan persepsi global terhadap produk minyak sawit asal Indonesia. Sehingga diperlukan upaya pencegahan yang sedemikian rupa.

"Untuk mengatasi permalsahan Karhutla ini kami divisi Kabareksrim Polri sudah melakukan berbagai tindakan baik pada perorangan maupun koorporasi. Dan Pak Presiden pun serius dengan hal ini. Dengan mengumpulkan Gubernur dan BNPB di Sentul dan Istana Negara," jelasnya. Bentuk keseriusan lainnya yakni dengan diterbitkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanganan Karhutla agar mengefektifkan upaya Gakkum. (Iklan)

Reporter : Andika Editor : Zul Mulkan 91