loader

OKI Dukung KPK Bentuk Program Pemda Yang Akuntabilitas dan Transparan

Foto

OKI, GLOBALPLANET - Hal ini disampaikan oleh Bupati OKI, H. Iskandar, SE, pada rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2020 KPK, bersama Pemda se-Sumsel melalui video conference (vidcon) via aplikasi zoom di ruang rapat Bupati OKI.

"Untuk mewujudkan program tersebut, Pemkab OKI akan mendukung sepenuhnya tim KPK RI, untuk melakukan evaluasi program rencana aksi KPK yang telah dilakukan. Sehingga program ini dapat mendorong program pemerintah daerah yang lebih akuntabel dan transparan," ujarnya belum lama ini.

Menurutnya, aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja, untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi.

Masih kata Iskandar, dari pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi 2019 di Kabupaten OKI dan telah diverifikasi oleh KPK tanggal 8 Januari 2020, Kabupaten OKI secara rata-rata mendapat nilai 74 persen.

"Setiap sektor tersebut dirincikan pencapaiannya terdiri atas pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 93 persen, barang dan jasa sebesar 81 persen, PTSP 87 persen, kapabilitas APIP 38 persen, hal ini dikarenakan belum terpenuhinya kebutuhan SDM inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah 100 persen, managemen ASN 58 persen, managemen aset daerah 67 persen," ungkapnya.

Untuk langkah selanjutnya, Pemkab OKI akan meningkatkan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi dalam berbagai sektor.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan KPK, Nurul Ghufron, mengatakan bahwa KPK mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah di sumsel jajaran dan apresiasi atas respon dan inisiasi yang positif dalam rangka program pencegahan korupsi di wilayah Sumsel.

"Kegitan korsupgah tidak boleh berhenti dan terhenti walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19, karena kegiatan kosupgah ini supaya apa yang kita lakukan mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan aset daerah, perizinan, barang dan jasa agar dapat efektif dan tetap tejaga akuntabilitasnya,” katanya.

Kpk

Share

Ads