OKUT, GLOBALPLANET - “Kondisi ini tentu membuat terjadinya perubahan rencana kerja maupun program. Sebagian besar dana yang ada berasal dari pusat sedikit sekali yang berasal dari APBD,” kata Kholid, ketika memimpin Rapat evaluasi pencegahan Corona Berlangsung di ruang Bina Praja II, pada Selasa (26/05/2020).
"Pembahasan anggaran dilakukan secapatnya jika terlambat satu bulan kita akan tertunda Rp25 miliar sementara anggaran kita ditarik kembali oleh pemerintah pusat hampir Rp200 miliar,"tambahnya.
Meskipun ada pengurangan gairah pembangunan harus tetap ada, tentunya dengan perencanaan yang tepat serta harus ada yang menjadi skala prioritas. Beban semakin berat ada 16 jembatan yang tidak masuk perencanaan harus dibangun dan ada juga jembatan yang roboh. "Sehingga pada perencanaan APBD penambahan kita sudah ada perencanaan yang jelas,"jelasnya.
Bupati OKU Timur juga menambankan Dana Desa juga dikurangi 1,3 persen demikian ADD juga dikurangi sedangkan di dalam ADD ada gaji perangkat desa sehingga perangkat desa bisa-bisa tidak gajian ini merupakan kebijakan pemerintah pusat sehingga daerah harus mengikuti.
Sedangkan untuk masalah THR itu sejak dahulu hanya untuk perusahaan PNS tidak ada THR yang ada gaji 13 dan gaji 14. Sehingga dalam penyusunan anggaran kabupaten tidak ada THR tiba-tiba pemerintah pusat mengatakan gaji 13 merupakan THR sehingga berimbas pada TKS menuntut THR, namun ini harus menjadi kajian,ungkapnya.
"Dampak dari gaji 13 dikatakan THR berimbas pada TKS juga menutut THR sedangkan dari dahulu tidak ada THR untuk PNS yang ada gaji 13,"terang Kholid.
