Berita :: GLOBALPLANET.news

(Foto: Humas Sumsel)

10 Juli 2020 16:23:27 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 menjadi perhatian banyak pihak terutama KPK. Pasalnya, anggaran penanganan Covid-19 dinilai rawan disalahgunakan sehingga tidak tepat sasaran.

Untuk itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, agar penggunaan anggaran tersebut tepat sasaran, peran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat dibutuhkan.

"Tentu dalam pelaksanaan penggunaan anggaran penanganan covid tersebut, kita melibatkan KPK dan BPKP untuk mengawasi agar tepat sasaran. Kita ingin penggunaannya tetap berdasarkan akuntabilitas yang berlaku," kata HD dalam sebuah talkshow bersama Ketua KPK Firli, Kamis (9/7).

Selain itu, dirinya juga selalu mengingatkan agar bupati dan wali kota di Sumsel selalu jeli dalam mengelolah anggaran untuk penanganan covid-19. "Jangan sampai ada tujuan tertentu sehingga merugikan masyarakat. Jangan sampai juga ada bencana baru setelah ini, seperti tertangkap karena penyalahgunaan anggaran tersebut," tuturnya.

Menurut HD, anggaran penanganan covid-19 tersebut saat ini tetap difokuskan untuk keselamatan masyarakat. "Namun tnaga medis yang bertugas juga tidak bisa kita lupakan," terangnya.

Meski fokus dalam penanganan covid-19, HD menerangkan pembangunan juga tidak boleh terhenti. Termasuk juga pembangunan dalam dunia pendidikan.

Sebelumnya, Sumsel menganggarkan dari APBD untuk meringankan beban mahasiswa Sumsel yang terdampak covid-19. Dimana 17 ribu lebih mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan swasta di Sumsel mendapatkan Rp 1 juta perorang. Tidak hanya itu, mahasiwa Sumsel yang ada di luar negeri pun mendapatkan bantuan tersebut.

"Pendidikan ini juga penting. Itu masa depan bangsa. Untuk itu kita juga berikan bantuan agar para mahasiswa yang terdampak wabah ini tetap bisa kuliah," bebernya.

Tidak hanya itu, pelaku UMKM juga tidak bisa dilupakan. Sebab, menurutnya, UMKM merupakan salah satu pilar yang dapat tetap menumbuhkan perekonomian meski di masa pandemi ini.

Sementara Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan, KPK telah membentuk satgas pengawasan penggunaan anggaran penanganan covid-19. "Termasuk juga satgas penindakan jika nantinya ada penyalahgunaan anggaran tersebut," tegasnya.

Namun begitu, KPK telah memberikan batasan-batasan terkait penyalahgunaan anggaran tersebut. Semua kepala daerah sudah diperingatkan dan jangan ada persekongkolan sehingga terjadinya penyalahgunaan anggaran.

"Hukuman mati itu bukan ancaman. Itu terdapat dalam undang-undang. Anggaran ini untuk keselamatan rakyat, jadi jangan sampai ada penyalahgunaan tersebut," bebernya.

Disisi lain, Firli mengapresiasi langkah Gubernur H Herman Deru yang telah memberikan bantuan untuk kelanjutan mahasiswa melalui APBD. "Tentu saya apresiasi. Ini sudah saya laporkan ke presiden. Upaya Gubernur ini sejalan dengan program pemerintah pusat. Saya harapkan daerah lain dapat meniru inovasi ini. Pendidikan ini memang penting untuk kemajuan bangsa," pungkasnya.

​​​​​​

Reporter : globalplanet/rel Editor : Zul Mulkan 324