Berita :: GLOBALPLANET.news

Ilustrasi: Ist

25 Agustus 2020 16:17:09 WIB

JAKARTA, GLOBALPLANET - Pengamat Hukum Lingkungan dan Kehutanan DR Sadino mengatakan, kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal dengan memperbolehkan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Aturan hukum ini memerlukan pengawasan yang ketat dari Pemerintah Daerah mulai dari struktur, adat, desa, camat, bupati dan gubernur serta perlu SOP yang ketat karena api yang membakar lahan tidak bisa dipastikan hanya dapat diisolasi dalam radius 2 hektar saja.

Pergub juga harus mampu menjelaskan secara detail mengenai subtansi aturan teknis serta batasan-batasan yang ketat terutama ketika memasuki kemarau agar tidak menjadi bumerang seperti meluasnya titik api (hotspot). “Hal ini karena Kalimantan Barat sebagian besar lahannya gambut dan sulit menanganinya ketika terbakar,” Kata Sadino di Jakarta, Senin (24/8).

Program pencegahan karhutla, kata Sadino perlu disinkronisasikan dengan kebijakan karhutla yang diterapkan BNPB.

“Sebaiknya untuk mengakomodir kearifan lokal bagi masyarakat harus diciptakan jalan keluar. Misalnya pemerintah daerah dan BNPB yang membantu melakukan penyiapan lahan agar karhutla dapat terkendali dan mencegah ulah manusia untuk melakukan pembakaran lahan untuk usahanya.”

Staf pengajar Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Basuki Sumawinata mengatakan pembukaan lahan dengan cara membakar punya risiko tinggi dan berbahaya akibat pergeseran (anomali) iklim. Pergeseran musim berkepanjangan itu menyebabkan lahan kering dan mudah terbakar sehingga pembakaran bisa melenceng dan justru berpotensi menjadi bencana.

Dari aspek regulasi, kegiatan membuka lahan dengan cara membakar kerap abai mengikuti Ketentuan BMKG mengenai persyaratan dan waktu yang tepat untuk membuka lahan. Akibatnya potensi karhutla bisa terjadi kapan saja.

Basuki mengatakan, pembakaran lahan sebagai kearifian lokal yang dilakukan masyarakat lokal di Kalimantan Barat pada awalnya hanya dilakukan pada kegiatan perladangan yang berpindah. Namun dengan kondisi saat ini yakni perladangan menetap kegiatan membuka lahan harus dikombinasikan dengan mekanisasi pertanian agar tidak berisiko tinggi.

Menurut Basuki, kondisi tanah di Kalimantan Barat agak berbeda dengan tanah di Jawa. Hal ini karena tanah di Kalimantan miskin hara dan tanah bereaksi masam. Tanpa memberikan tambahan unsur hara untuk bercocok tanam di daerah tersebut hasilnya sangat minim.

Para petani tradisional melakukan pembakaran lahan dengan tujuan membersihkan lahan sambil memberikan abu kepada tanah. Pemberian abu dapat dipandang sebagai pemberian oksida dari unsur hara yang meningkatkan pH tanah atau menurunkan kemasaman dan membuat unsur hara lebih tersedia.

“Pembakaran lahan ini hanya cocok untuk bercocok tanam padi palawija. Biasanya, setelah melewati beberapa bulan tanah kembali ke pH asalnya. Begitu juga setelah unsur hara tercuci, tanah menjadi miskin lagi,” kata Basuki.

Karena itu, petani untuk siklus berikutnya membuka lahan di lokasi lain, yang setelah beberapa tahun mungkin saja kembali kesiklus semula.

Menurut dia, pembukaan lahan dengan membakar, tidak cocok untuk membangun perkebunan karena lahan yang dibutuhkan sangat luas. Selain itu, kebutuhan hara untuk perkebunan berlangsung terus menerus sehingga tidak bisa dicukupi oleh abu yang terbentuk saat pembakaran lahan pada saat pembersihan lahan.

Basuki mengatakan, terbitnya Pergub 103 tahun 2020 memerlukan bimbingan dan pengawasan ketat dalam luasan yang terkontrol.”Tanpa kontrol ketat, potensi karhutla tetap dapat terjadi.”

Berdasarkan data, jumlah hotspot terbanyak di seluruh Kabupaten Kalimantan Barat terjadi dari tanggal 9-12 Agustus 2020.

Pada 9 Agustus pagi hari mencapai 3.093 hotspot dan Kabupaten Landak mencatat hotspot terbesar sebanyak 931. Sore hari mencapai 501 hotspot dan Kabupaten Sanggau terbanyak 248 hotspot.

Pada 10 Agustus pagi sebanyak 5.406 hotspot dan Kabupaten Sangau terbanyak dengan 2.397 hotspot. Sore hari 6.382 hotspot dan Kabupaten Landa terbanyak dengan 1.976 hotspot.

Pada 11 Agustus pagi sebanyak 6.382 hotspot dan Kabupaten Landak terbanyak dengan 1.976 hotspot. Sore hari 1.100 hotspot dengan Kabupaten Bengkayang terbanyak dengan 488 hotspot.

Pada 12 Agustus pagi sebanyak 1.100 hotspot dan Kabupetan Bengkayang terbanyak 488 hotspot. Sore hari 1.100 hotspot dan Kabupetan Bengkayang terbanyak 488 hotspot.

Reporter : Rel Editor : M.Rohali 114