Berita :: GLOBALPLANET.news

(Infografis: Ist/Kemendagri)

08 September 2020 09:31:00 WIB

JAKARTA, GLOBALPLANET - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan terdapat 173 daerah yang belum menyusun peraturan kepala daerah (Perkada) terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Hal ini menjadi ironi, di saat masyarakat mulai kembali beraktivitas di tengah kasus yang masih bertambah, masih ada daerah yang belum menyusun perkada.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan, penyusunan perkada merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 dan Instruksi Mendagri Nomor 4 tahun 2020. Dalam instruksi yang dikeluarkan 10 Agustus 2020 itu, Kemendagri menginstruksikan kepala daerah untuk menyusun dan melaporkan perkada penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang ditujukan kepada perorangan dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

“Dari 514 kabupaten dan kota, ada 173 daerah yang belum, 119 dalam proses (penyusunan). Yang telah selesai 222,” ujar Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar via pesan singkat kepada globalplanet.news, Senin malam (7/9/2020). 

Untuk tingkat provinsi, sebagian besar gubernur telah mengeluarkan peraturan. Hanya beberapa Pemprov yang masih dalam proses diantaranya Kalbar, Sultra, Sulteng, Papua, Papua Barat, NAD, dan Jambi. “Penyusunan dan penetapan perkada paling lama 14 hari sejak instruksi Menteri ini ditandatangani,” bunyi Diktum ketiga Instruksi Mendagri. 

Berikut data kabupaten/kota belum laporkan penyusunan perkada pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan:

Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Jaya, Ngan Raya, Subulussalam, Pidei Jaya. Sibolga, Serdang Bedagai, Batubara, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Binjai, Gunung Sitoli, Tapanuli Tengah, Langkat, Karo, Labuhanbatu, Dairi, Mandailing Natal, Nial Selatan, Tapanulis Selatan, Simalungun, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Padang Sidimpuan, dan Nias Barat.

Tanah Datar, Solol, Pesisir Selatan, Sawahlunto, Solok Selatan, Pasaman, Kepulauan Mentawai.  Kampar, Kuantan Singingi, Dumai, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti. Lahat, Musi Rawas, Banyuasin, PALI, Prabumulih, OKI, Musi Banyuasin, OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Musi Rawas Utara, Pagaralam. Seluma, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Mukomuko, Kaur dan Lebong. Bangka Selatan, Bangka Tengah. 

Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang dan Pesawaran. Banten, Tuban, Blitar, Kediri, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Magetan, Bojonegoro, Bangkalan, Blitar, Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Madiun, Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Situbondo, Madiun, Ngawi, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Kota Kediri. 

Kota Bima, Lombok Timur, Manggarai Barat, Nagekeo, Timor Tengah Selatan, Flores Timur, Sumba Timur, Suma Barat, Lembata, Belu, Sumbah Tengah, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Malaka. 

Ketapang, Landak, Sambas, Bengkayang, Melawi, Kota Pontianak, Sangau, Sekadau. Kotabaru, Tapin, Balangan, Tanah Laut, Banjar, Tanah Bumbu, Kota Banjarbaru. Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Amobagu, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud. Parigi Moutong, Mowowali Utara, Tolitoli, Sigi. 

Yalimo, Jayapura, Supiori, Keerom, Lanny Jaya, Nabire, Mamberamo Tengah, Sarmi, Pegunungan Bintang, Waropen, Puncak Jaya, Panai, Nduga, Yahukimo, Puncak, Intan Jaya, Deiya, Dogiya, Mappi, Asmat, Mamberamo Raya. Teluk Wondama, Sorong, Manokwari Selatan, Tambrauw, Maybrat dan Pegunungan Arfak. 


 

Sumber Data: Kemendagri mengolah data tim koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di daerah.

Reporter : globalplanet Editor : Zul Mulkan 255