Berita :: GLOBALPLANET.news

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Plantari, Sanderson Syafe'i. (Foto: Sri Eko Wati)

21 Desember 2017 16:38:00 WIB

LAHAT, GLOBALPLANET.news - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Plantari, Sanderson Syafe'i mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2016.

Dimana setidaknya, ada tujuh temuan penting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menggambarkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan Pemkab Lahat, sebagaimana dicatat oleh Plantari.

Pertama, pengelolaan pajak, retribusi, piutang pajak dan piutang retribusi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (sekarang: Badan Keuangan Daerah, red) tidak tertib.

Kedua, pengelolaan pajak reklame dan retribusi izin mendirikan bangunan konstruksi reklame tidak tertib. Ketiga, serah terima aset dari Pemkab Lahat kepada Pemkab Empat Lawang belum selesai.

Keempat, pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan piutang PBB-P2 tidak tertib. Kelima, kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa, dan belanja modal sebesar Rp 17.326.821.659.

Keenam, penyerahan kewenangan personil, prasarana/sarana dan dokumen/P2D antara Pemkab Lahat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) belum selesai. Ketujuh, realisasi belanja listrik pada Sekretariat Daerah (Setda) untuk PDAM Tirta Lematang tidak tepat sebesar Rp1.118.420.485.

“Berdasarkan kelemahan - kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan sejumlah poin kepada Bupati Lahat,” terang Sanderson kepada GLOBALPLANET.news, Kamis (21/12/2017).

Dikatakan Sanderson. Pertama, memerintahkan Kepala BKD meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap proses pendataan, penetapan, dan penagihan pajak daerah.

Kedua, memerintahkan Kepala BKD meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan pajak reklame. Ketiga, memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala BKD selaku pengelola barang daerah untuk segera menyelesaikan serah terima aset kepada Pemkab Empat Lawang.

Keempat, memerintahkan Kepala BKD selaku Satuan Kerja pengelola pajak dan piutang PBB-P2 untuk melakukan pendataan ulang atas Wajib Pajak di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lahat dan memvalidasi data piutang PBB-P2.

Kelima, memerintahkan TAPD untuk meningkatkan kecermatan dalam menyusun Anggaran. Keenam, memerintahkan Sekda dan Kepala BKD selaku pengelola barang untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemprov Sumsel dalam penyelesaian penyerahan kewenangan P2D.

Ketujuh, memerintahkan TAPD untuk mematuhi pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam menganggarkan subsidi berupa bantuan biaya operasional PDAM.

Reporter : Sri Eko Wati Editor : Agus Rizal 800