Berita :: GLOBALPLANET.news

Senin pagi (12/10/2020) petugas kepolisian telah mulai bersiaga di Jalan POM IX depan Gedung DPRD Sumsel untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. (Foto: Istimewa)

12 Oktober 2020 10:25:00 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja masih terus bergulir di Kota Palembang dan sejumlah daerah lain di Sumsel. Yang menariknya, tidak sedikit pelajar ikut turun dan diamankan polisi.

Dinas Pendidikan Sumsel dan Dinas Pendidikan Kota Palembang sesuai kewenangannya telah bereaksi terhadap fenomena pelajar turut aksi unjuk rasa ini.

Melalui surat edarannya, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Reza Pahlevi pada 8 Oktober lalu telah mengeluarkan surat pelarangan pelajar ikut demo. Surat itu ditujukan kepada Kepala SMA negeri dan swasta, SMK negeri dan swasta se Sumsel.

"Diminta kepada saudara untuk mengimbau kepada orang tua siswa agar agar anaknya tidak tergabung dengan pendemo serta tidak tergiur dengan bujuk rayu sekelompok elemen masyarakat untuk demo terlebih melakukan tindakan yang tidak diinginkan seperti anarkis yang dapat membayakan terhadap jiwa," bunyi surat edaran 420/8509/Set.3/Disdik.SS/2020.

Pada bagian lain di pesan berantai WhatsApp yang tertanda dari Disdik Sumsel meminta pihak sekolah untuk menggelar belajar secara online dengan aplikasi seperti zoom. Hal ini bagian untuk mencegah siswa ikut demo yang informasinya masih berlanjut, Senin dan Selasa (12-13/10/2020).

Pemerintah Kota Palembang melalui dinas pendidikan-nya juga mengeluarkan surat edaran ditujukan kepala PAUD hingga SMP agar dapat menciptakan ketenangan di sekolah masing-masing.

"Kepala sekolah wajib memantau proses belajar daring dan siswa," bunyi poin dua edaran itu.

"Kepala sekolah harus melarang siswa, guru, guru honorer untuk terlibat demo," bunyi poin 4 dan 5 surat edaran yang salinannya diterima globalplanet secara virtual.

Reporter : tim globalplanet Editor : Zul Mulkan 150