PALI, GLOBALPLANET. - Pasalnya, kedua tim penasehat hukum masing-masing paslon saling adu argumen menyikapi pelaporan pelangaran TSM, yang telah masuk ke Bawaslu Kabupaten PALI tersebut.
Penasehat Hukum Paslon nomor urut 02 HERO, Firdaus Hasbullah SH mengatakan, bahwa tim kuasa hukum DHDS untuk mempelajari secara teliti Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 8 tahun 2020 khususnya pasal 4 yang berada di dalamnya.
"Dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa yang boleh melaporkan adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih setempat, pemantau pemilihan dan peserta pemilihan" ungkap Firdaus kepada wartawan, Jumat (16/10).
Pada pasal yang sama ayat (4) disebutkan dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), pelapor tidak dapat diwakili oleh pihak lain.
"Informasi yang kami terima, yang melaporkan itu saudara Riasan SH mewakili Paslon 01. Kita tahu semua, saudara Riasan terdaftar sebagai warga Muara Enim. Bahkan dalam wawancara dengan salah satu media, saudara Riasan menyebut mewakili Paslon 01," tambahnya.
Menurutnya, memperhatikan pasal 4 ayat (4) Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 sudah jelas, bahwa laporan dimaksud tidak boleh berwakil.
"Kami berharap Tim Hukum DHDS untuk mempelajari lebih teliti lagi Perbawaslu dimaksud. Bukan kami mengkritisi, tetapi kami mengajak agar bersama-sama mengikuti peraturan Bawaslu agar tidak rancu" ujarnya.
Dirinya juga menyebutkan, dengan bersama-sama memahami peraturan dengan teliti akan menghasilkan pemilu damai yang berkualitas. "Menegakkan peraturan tentu dengan lebih dahulu memahami peraturan yang ada" tambahnya.
Menanggapi itu, Kuasa Hukum Paslon nomor 01 DHDS, Riasan Syahri SH MH mengatakan, yang dilaporkan ke Banwaslu PALI ialah rangkaian pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Paslon 02 HERO.
"Jadi tentang pelaporan kami yang tidak berdasar. Dimana pelaporan harus Warga Negara Indonesia (WNI,red) dan memiliki KTP setempat, peserta, dan pemantau pemilu yang sudah terdaftar sesuai dengan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020, kita hargai itu tangapan tim hukum Paslon 02," ujarnya.
Namun, untuk laporan pelangaran TSM sesuai yang dilaporkan pihaknya berdasarkan Perbawaslu nomor 9 tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terjadi secara TSM.
"Inilah kadang-kadang melihat aturan untuk kepentingan mereka sendiri dan kita hargai itu. Disini perlu dicatat saya memberi ilmu dan berbagi ilmu kepada tim hukum paslon 02 untuk membaca Perbawaslu nomor 9 tahun 2020," tegasnya.
