PALEMBANG, GLOBALPLANET - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Kota Palembang, Harrey Hadi mengatakan, penyusunan DED menjadi salah satu poin penting dalam tahapan pengembangan Pulau Kemaro.
Hal ini agar Pemerintah Kota Palembang lebih mudah "menjual" rencana pengembangan Pulau Kemaro dengan investor ataupun swasta melalui sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Untuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kita sudah ada. Tinggal perlu menyiapkan perencanaan DED dari masing-masing OPD, baik dari PUPR, PRKP ataupun Pariwisata dan terkait lainnya yang kita harapkan 2021 DED-nya sudah selesai," kata Harrey, Senin (16/11/2020).
Untuk tahapan pengembangan kawasan Pulau Kemaro, ia menjelaskan, sepenuhnya tidak akan menggunakan dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Pemkot Palembang.
"Dana fisik tidak akan dilakukan menggunakan dana APBD, tidak mungkin sama sekali. Anak kecil saja bisa mau belanjakannya. Tapi perlu inovasi lain mencari pendanaan diluar APBD," jelasnya.
Harrey menambahkan, belum lama ini Bank Indonesia memberikan bantuan penataan di kawasan Kampung Air Pulau Kemaro, namun untuk lahan milik Pemkot sendiri seluas 25 Hektar masih harus ada tindak lanjut.
"Kita terima kasih, BI menata sebagian kecil dekat Pagoda terutama pemberdayaan ekonomi masyarakat disana," ungkapnya.
Sesuai konsep pembagian blok lingkungan tahun 2019, kawasan Pulau Kemaro akan dibuat menjadi lokasi wisata terpadu. Dimana akan disediakannya, resort, hunian empat rumah dua lantai, IPAL Terpadu, Sawah wisata Agropolitan, Tempat pemancingan, parkir kendaraan, outbond dan Playground, kandang hewan, Bank Sampah, pusat edukasi Agropolitan, entertainment center 2-4 lantai, hotel/Apartment 8 lantai, commercial (mall) 2-4 lantai, rumah nelayan, golf dan dermaga nelayan.
Bila DED rampung, maka Pemerintah Kota Palembang juga dapat segera mengajukkan ke Kementerian agar tahapan pengembangan kawasan Pulau Kemaro memperoleh bantuan dana APBN.
"Kita coba usulkan Rp 15 Miliar agar Pulau Kemaro masuk dalam program pencairan pembangunan APBN, tapi sekali lagi Kementerian tetap minta DED. Perencanaan ini harus komprehensif, kalau punya DED bukan hanya bisa menawarkannya ke pusat tapi juga ke perbankan/perusaahan besar di sini," pungkasnya.
